Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Daftar politisi busuk Indonesia dikeluarkan

Sumber: BBC Indonesian.com | Tgl terbit: Senin, 15 Maret 2004
Masih ditunggu reaksi pemilih atas daftar politisi busuk
Sebagian politisi Indonesia yang namanya tercantum dalam 'daftar politikus busuk' yang disebarkan pada hari ini, menyatakan, akan menggugat pihak-pihak yang menyebarkan daftar tersebut.
Alasan mereka, daftar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nama mereka telah dicemarkan.

Sementara, pegiat gerakan anti politisi busuk menyatakan, kriteria daftar politisi busuk sudah menjadi rahasia umum.

Hampir empat bulan setelah kampanye 'tidak pilih politisi busuk' digelar, baru pada hari ini para pegiatnya secara jelas mencantumkan nama-nama politisi yang mereka kategorikan sebagai 'busuk'.

Ada empat kriteria, yakni, mereka yang diduga pelanggar HAM, koruptor, perusak lingkungan dan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

63 orang yang mereka cantumkan sebagai politisi busuk tersebut tertera dalam sebuah selebaran, dimana ukuran dan bentuknya mirip surat kabar.

Saya tidak akan menanggapi. Itu bagian dari kampanye pemilihan umum. Biarkan saja


Pramono Anung

Anggota kelompok kerja 'gerakan nasional tidak politisi busuk', Otto Pratama, menjelaskan bagaimana mereka memperoleh daftar nama-nama tersebut.

"Kami mendapatkan data ini dari Amnesti Internasional. Kalau para politisi ini mau mengajukan gugatan hukum, ya mereka boleh menggugat lembaga tersebut," kata Pratama.

Menurut Otto Pratama, daftar ini akan bertambah, dan akan dicantumkan dalam edisi berikutnya.


Reaksi Tosari dan Anung

Dari nama-nama yang diumumkan terdapat beberapa jenderal dan politisi partai besar yang cukup dikenal, dan dua orang diantaranya, beberapa saat yang lalu, berbicara kepada BBC atas daftar tersebut.

Tosari Wijaya adalah pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, PPP:

Mantan Presiden Suharto tidak sampai diadili dalam kasus korupsi

"Saya diduga korupsi. Bagaimana bisa menduga saja sudah bisa mengeluarkan saya dalam daftar. Saya akan berkonsultasi dulu dengan pengacara saya untuk menindaklanjuti masalah ini," kata Tosari.

Sikap berbeda ditunjukkan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung, yang namanya tercantum pula dalam daftar tersebut.

"Saya tidak akan menanggapi. Itu bagian dari kampanye pemilihan umum. Biarkan saja," kata Pramono Anung.

Sebagian politisi yang dikategorikan melanggar HAM, diantaranya diduga terkait dalam kasus kekerasan di Timor Timur, kasus 27 Juli, dan kasus Trisakti dan Semanggi.

Sebagai anggota parlemen, mereka dianggap tidak serius untuk menuntaskan kasus tersebut.

Sementara untuk kasus korupsi, beberapa politisi dari partai besar seperti PDI-P dan Golkar, diduga mereka bertanggungjawab dalam kasus Bank Bali, BLBI, dan perkara Bulog .


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 515 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org