Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Delegasi RI Tak Usung Isu Munir

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Senin, 09 Februari 2009

JAKARTA, SENIN — Delegasi Pemerintah RI yang akan dikirim untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB 2 Maret di Jenewa, Swiss, tak akan mengusung kasus pembunuhan aktivis HAM Munir secara khusus. Akan tetapi, kasus tersebut justru akan disuarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang notabene hak suara di Dewan HAM hanya memiliki waktu bicara yang minim yakni sekitar 2 menit.

"Tidak ada agenda khusus Munir, tapi kemungkinan adanya rujukan yang dibawa oleh salah satu LSM bisa saja terjadi," ujar Kepala Seksi Mekanisme Hak Sipil dan Politik Direktorat HAM Deplu RI Diana ES Sutikno dalam media briefing di Hotel Salak, Bogor, Senin (9/2).

Namun, dikatakan Diana, posisi legal standing LSM ini tak sekuat dengan posisi delegasi pemerintah selaku negara anggota yang memiliki hak bersuara di tiap sesi sekitar 6 menit.

Selain itu, tidak semua LSM dapat mengikuti sidang reguler yang diadakan setahun tiga kali ini. LSM yang mengikuti sidang ini harus terakreditasi oleh badan Ecosoc PBB melalui Komite Non Governmental Organization (NGO) yang bertugas menilai kinerja sekaligus memberi izin LSM yang tersaring.

"Jadi untuk memasuki pertemuan mereka (LSM) harus memiliki ID khusus yang terakreditasi konsultatif, tetapi rekomendasi mereka tak boleh dibagikan ke delegasi, hanya diberi hak suara 2 menit saja di beberapa sesi," ujarnya.

Keterbatasan hak bersuara ini, menurut Wiwiek, karena banyaknya peserta LSM internasional yang hadir dalam forum antarpemerintah ini. Sekitar 3.000 LSM yang rencananya akan memberikan suara dalam forum ini.

"LSM kita yang ikut salah satunya INFID dan diberi status khusus karena mereka khusus menangani permasalahan penegakan HAM di Indonesia," ujarnya.

Salah satu LSM lokal yang berada di bawah INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang disinyalir akan menyuarakan kasus Munir.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 162 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org