Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Trisakti dan Semanggi Mandek
Aktivis 1998: Kejagung dan DPR Tidak Bera

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Senin, 08 Maret 2004
Jakarta, Kompas - Mandeknya pengungkapan kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II dengan pernyataan Kejaksaan Agung bahwa kasus ini bukan pelanggaran hak asasi manusia berat, menunjukkan ketidakberanian politisi sipil, terutama mereka yang duduk di DPR, dan Kejaksaan Agung untuk menyeret para jenderal yang terlibat dalam kasus ini. Peristiwa yang telah menewaskan enam mahasiswa ini ternyata kalah dengan kompromi politik politisi sipil untuk mendapat dukungan militer.

Pernyataan ini dilontarkan aktivis Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) Syafi’ Aliel’ha, pendiri Forum Bersama (Forbes) Antonius Aritonang, dan mantan tim asistensi kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II Fendi, Sabtu (6/3). "Kami marah dan jengkel. Betapa tidak, jelas-jelas korban ada, peluru ada, bukti ada, dan saksi terutama rekaman media yang ketika itu meliput juga ada, lha kok bisa-bisanya DPR dan Kejaksaan Agung bilang bukan pelanggaran HAM berat. Fakta itu sudah sangat jelas dan tidak dapat dimungkiri. Pernyataan Kejaksaan Agung itu sungguh keterlaluan," tegas Syafi’.

Syafi’ juga mengatakan, para aktivis 1998 sama sekali tidak habis mengerti, persoalan yang sudah sangat jelas dan fakta-faktanya sangat kuat ternyata hanya dianggap sebagai sesuatu yang kecil dalam persidangan di Mahkamah Militer. "Pernyataan Kejaksaan Agung dan DPR itu justru menjadi bukti kuat ketidakberanian politisi sipil menjerat tentara. Bahkan, kini mereka disibukkan dengan mencari dukungan militer dalam Pemilu 2004. Ini sungguh memalukan. Itulah wajah penegakan hukum kita," kata Syafi' yang menjadi negosiator Famred pada saat peristiwa Semanggi I dan II.

Syafi’ mengatakan, meski Kejaksaan Agung (Kejagung) dan DPR menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat, kelompok mahasiswa akan terus mengejar jenderal yang harus bertanggung jawab atas kedua peristiwa itu.

Fendi, mantan tim asistensi kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, mengatakan bahwa argumen Kejagung soal tidak adanya bukti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan argumen yang mengada-ada. "Pelanggaran HAM berat itu ada dua unsur, yakni sistematis dan meluas. Nah, kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II memenuhi kedua unsur itu, serta didukung fakta yang kuat," tegas Fendi.


Mahkamah Internasional

Antonius Aritonang, aktivis Forbes, juga menyatakan, DPR dan Kejagung terlalu takut untuk mengusut dan mengungkap kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. "Kejaksaan Agung tidak berani mengungkap ya karena Kejaksaan Agung dipimpin sosok seperti MA Rachman. Padahal, sewaktu dipimpin Marsillam Simandjuntak, kami melihat ada sinyal akan penuntasan kasus ini. Ternyata Marsillam keburu diganti MA Rachman, ya sudah hasilnya seperti yang sudah kami bayangkan," jelas Aritonang.

Aritonang menjelaskan, sewaktu Marsillam menjabat sebagai Jaksa Agung, sinyal tersebut terlihat jelas. Pada saat itu, tambah Aritonang, Jaksa Agung memerintahkan agar Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membuka kembali kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. "Keputusan bahwa kasus Trisakti dan Semanggi ini betul-betul sebuah kompromi politik. Ini jelas sekali," katanya.

Aritonang menyadari, perjuangan kasus ini di dalam negeri telah menemui jalan buntu. Oleh karena itu, para mahasiswa akan memulai kampanye ke Mahkamah Internasional. (vin)


Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 310 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org