Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Komitmen Pemerintah Terhadap HAM Pasang Surut

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 15 Desember 2008

JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan, komitmen pemerintah terhadap penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air terkesan pasang surut.Menurut Usman Hamid dalam diskusi tentang penuntasan kasus HAM di Jakarta, Senin, pasang surut dari komitmen pemerintah tersebut terlihat dalam sejumlah hal seperti mengenai masalah Ratifikasi dari kovenan PBB yang berkaitan dengan HAM.

Ia mencontohkan, pemerintah telah melakukan langkah yang bagus dengan meratifikasi Kovenan Internasional baik tentang Hak Sipil dan Politik maupun tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada 2005.Namun, menurut Usman Hamid, hingga saat ini pemerintah ternyata belum meratifikasi Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional (ICC/International Criminal Court).

Padahal, menurut dia, sesuai dengan agenda tentang komitmen pemerintah terhadap penegakkan HAM, seharusnya Statuta Roma telah diratifikasi pada tahun 2008 ini.Selain mengenai ratifikasi, Usman juga mengingatkan tentang agenda pemerintah tentang penguatan hukum HAM antara lain dengan menyelaraskan berbagai peraturan perundangan dengan nilai-nilai HAM.

Ia juga mengemukakan, komitmen pemerintah lainnya yang bisa diindikasikan pasang surut adalah mengenai penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.Usman mencontohkan, pemerintah telah bersikap positif antara lain dengan memberikan jalur komunikasi antara keluarga korban pelanggaran HAM dengan berbagai pejabat tinggi negara seperti para menteri.

Namun, menurut dia, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat hingga kini masih belum tuntas."Ada semacam pertarungan politik yang seharusnya berlangsung pada tahun 2009 tetapi telah dimulai pada tahun 2008 ini," katanya.

Hal tersebut, ujar Usman, dapat terlihat antara lain dari masih belum selarasnya perpaduan antara pemerintah dan DPR dalam menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM.ant/kp



Wilayah terkait:


Dilihat : 137 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org