Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Penculikan Aktivis:DKP PERIKSA KOPASSUS CIJANTUNG

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 06 Agustus 1998

Jakarta, Kompas
Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo, hari Rabu (5/8) mengadakan sejumlah pemeriksaan di Markas pasukan elite Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) dan Mako Grup IV Kopassus di Cijantung, Jakarta. Kedua tempat yang berada di satu lokasi tersebut selama ini diduga berkaitan erat sebagai tempat kejadian perkara (TKP) kasus penculikan dan penyekapan sejumlah aktivis.

Sementara itu, Ketua DKP Subagyo hari Rabu, secara terpisah di Cipayung, Jakarta, mengungkapkan, dewan yang dipimpinnya telah memulai tugasnya dengan melakukan pemeriksaan terhadap seorang perwira dari tiga perwira yang harus diperiksanya.

Tanpa menyebutkan nama perwira yang diperiksanya, Subagyo menegaskan, pada prinsipnya pemeriksaan dilakukan dari perwira dengan pangkat terbawah meningkat kepada perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Dikatakan, perwira tersebut telah diperiksa DKP hari Selasa (4/8) lalu. Ketika ditegaskan apakah yang diperiksa adalah Kol (Inf) Chairawan, Subagyo hanya tersenyum lebar.

Dari tiga perwira tersebut, Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI Letjen TNI Prabowo Subianto adalah perwira dengan pangkat tertinggi, disusul mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR, dan Komandan Grup IV Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) Kol (Inf) Chairawan.

Di belakang Mako Grup IV
Kehadiran tim DKP di Markas Kopassus tidak membawa perubahan suasana di lingkungan Kopassus. Pengamanan yang dilakukan di pos-pos jaga berjalan normal tanpa ada kekhususan. Biasanya, jika ada acara-acara khusus yang dilaksanakan di markas Baret Merah ini, petugas provost telah berjejer dari perempatan jalan Pasar Rebo hingga ke pintu gerbang utama Markas Kopassus.

Pukul 12.55 WIB rombongan DKP yang menumpangi sebuah bus kecil yang dikawal oleh sebuah mobil provost Kopassus di depannya dan sebuah mobil jip di belakangnya, nampak melintasi pos penjagaan Grup IV menuju ke sebuah tempat yang berada di bagian belakang Mako Grup IV. Dalam bus tersebut nampak Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo, Wakil Ketua DKP masing-masing Letjen TNI Fachrul Razi (Kasum ABRI) dan Letjen TNI Yusuf Kertanegara (Irjen Dephankam). Anggota DKP Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lemhannas) duduk di sebelah kiri mendampingi Jenderal Subagyo. Di bagian lain bus tersebut juga tampak Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (Kassospol ABRI), Letjen TNI Djamari Chaniago (Panglima Kostrad), Laksdya TNI Achmad Sutjipto (Danjen Akabri) serta para anggota cadangan DKP yakni Wakil KSAD

Letjen TNI Sugiono, serta mantan Komandan Sesko ABRI Letjen TNI Arie J Kumaat. Juga hadir Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI I Dewa Putu Rai.

Kunjungan DKP pada salah satu bagian (gedung) Grup IV Kopassus tersebut berlangsung sekitar 20 menit. Dengan melintasi jalan bagian belakang kompleks, rombongan kembali menuju Mako Kopassus dan meninggalkan kompleks tersebut pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas masing-masing tanpa pengawalan yang mencolok.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemeriksaan DKP tersebut. Namun menurut beberapa sumber Kompas di Kopassus yang enggan menyebutkan identitasnya, DKP telah melakukan pemeriksaan atau mendengarkan berbagai penjelasan dari sejumlah personel Kopassus serta melakukan peninjauan di berbagai sarana dan prasarana yang ada di kesatuan itu. Namun ia keberatan menyebutkan berapa jumlah sarana yang dikunjungi serta berapa orang personel yang didengarkan penjelasannya.

Belum ditentukan
Mengenai agenda pemeriksaan selanjutnya, Subagyo Hadisiswoyo tidak memberikan jawaban menyangkut urutannya dan kapan akan dilakukan. "Tentang pemeriksaan selanjutnya belum bisa ditentukan kapan." Dia berkali-kali mengatakan, semua tugas DKP masih dalam proses, antara lain mengumpulkan materi dan bahan-bahan lainnya.

Dikatakan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua DKP, ia berpegang pada prinsip bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang baik yaitu untuk menegakkan kode etik perwira yang harus dipenuhi seorang perwira. Namun dia menegaskan, DKP sekali-kali tidak memberikan sanksi namun memberikan saran kepada Pangab berupa pertimbangan yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, jeli, dan teliti.

Sementara menanggapi tentang kemungkinan masyarakat akan menuntut ABRI mempertanggungjawabkan berbagai persoalan di masa lalu seperti kasus Tanjungpriok misalnya, Subagyo mengatakan, "Pertama-tama marilah kita mendukung tekad ABRI ini untuk membersihkan diri, untuk tampil lebih baik lagi. Yang kedua, kita harus melihat ke depan, dan bahwa yang dulu sudah melalui proses, melalui tindakan hukuman pada waktu itu. Marilah niat baik ini, tekad baik ini, disambut dengan baik."

Cacat hukum
Dalam pada itu, pembentukan DKP oleh Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer. Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2)

disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer.

Pernyataan ini dikemukakan Koordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir yang didampingi MM Billah, Dadang Trisasongko dan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bambang Widjojanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

"Kami telah mengirim surat kepada Panglima ABRI soal pembentukan DKP ini. Ini karena adanya beberapa kejanggalan menyusul pembentukan DKP yang besar kemungkinan akan menuntut para perwira tinggi yang diperiksa dapat diajukan ke peradilan militer," papar Munir.

SK Pangab No. 838/III/1995 itu, menurut Munir, pada intinya menyebutkan dasar seseorang dapat dibawa ke depan DKP adalah mereka yang diputuskan bersalah dan dihukum di atas tiga bulan atau mereka yang dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dan lainnya. "Mengacu pada SK Pangab 838/III/1995 itu, pembentukan DKP itu seharusnya dibentuk setelah adanya proses persidangan mahmil. Putusan mahmil itu selanjutnya menjadi bahan pertimbangan untuk DKP mengambil sikap dan bukan sebaliknya," papar Munir.

Jika proses DKP telah dimulai terlebih dulu sebelum mahmil, tampaknya Panglima ABRI tidak memberi isyarat ke arah membawa para perwira ke depan mahmil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Kalau itu yang terjadi, artinya telah melanggar asas mendasar untuk upaya mengungkap perkara ini. Pada intinya kami mengingatkan Panglima ABRI bahwa proses pembentukan DKP itu tidak konsisten dengan SK Pangab No 838/1995," ucap Munir.

Selain itu, kejanggalan lain yang dilihat Kontras antara lain adalah soal persyaratan perlunya tiga perwira tinggi yang setingkat lebih tinggi dari perwira yang diperiksa. "Dalam kasus ini hanya ada satu perwira tinggi berbintang empat. Sisanya semua setingkat dengan perwira yang diperiksa," ucap Munir. (ama/isw/bw)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 484 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org