Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
HERMAN SEBAIKNYA SEGERA KE INDONESIA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 1998

Davao City, Kompas
Herman Hendrawan yang kini berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao, Filipina, sebaiknya segera kembali ke Indonesia. Keberadaan Herman yang lebih lama di Filipina, akan menyulitkan dirinya sendiri karena statusnya yang masuk Filipina secara ilegal. Meskipun demikian, pihak KJRI tidak akan memaksa Herman, yang mengaku pernah diculik itu, untuk kembali ke Indonesia.

KJRI akan terus menggali siapa sebenarnya Herman Hendrawan. Hal itu disampaikan Konsul Taufan Adityawarman dan Wakil Konsul Iwan Delano Marcel ketika ditemui wartawan Kompas Rakaryan Sukarjaputera di Davao, Selasa (4/8). Keduanya sependapat, walau Herman yang mengaku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat itu berada di KJRI, namun dia tetap berstatus masuk secara ilegal dan terkait dengan soal "politis". Hal ini tentunya akan mengundang perhatian pemerintah Filipina.

"Memang (kantor konsulat tempat Herman berada) ini wilayah Indonesia, tapi KJRI ini pun harus tunduk pada peraturan di Filipina karena berada di Filipina. Bisa saja suatu ketika pemerintah Filipina juga menuntut informasi bagaimana Herman yang tidak dilengkapi dokumen bisa masuk ke negeri ini," jelas Iwan yang bertugas menangani keimigrasian di KJRI Davao.

Pemberitaan mengenai keberadaan korban penculikan di KJRI Davao mendapat tempat cukup baik di dua surat kabar Filipina, yaitu Sun Star dan Daily Mirror.

Perlu diungkap
Sementara itu anggota Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Dadang Trisasongko berpendapat, walaupun Herman yang berada di KJRI Davao bukan Herman yang dicari Kontras, namun keberadaan korban penculikan yang secara fisik mempunyai sejumlah kemiripan dengan Herman yang dicari Kontras itu perlu

diungkap lebih jauh. Jika berdasar keterangannya mengenai bagaimana dia diculik, maka patut diduga kuat telah terjadi salah menculik.*



Wilayah terkait:


Dilihat : 461 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org