Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tokoh Tak Lahir dari Iklan

Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008

Waspadai Persoalan Disintegrasi Nasional

Jakarta, Kompas - Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, calon pemimpin lahir secara alami berdasarkan usaha yang dibangun secara konsisten. Kelahiran pemimpin tidak dapat didorong melalui iklan dan janji politik.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung dalam penobatan dirinya dan 14 tokoh lainnya sebagai Pemimpin Muda Berpengaruh 2008 di Jakarta, Selasa (16/12). Kondisi masa depan yang semakin berat membutuhkan pemimpin yang mampu bersikap rasional dan menyejahterakan rakyat.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia sulit mencari pemimpin yang dipatuhi seluruh rakyatnya. Pemimpin yang ada justru tak mampu mengarahkan rakyat, terutama dalam menghadapi hal-hal genting seperti krisis keuangan global saat ini. Rakyat justru dibiarkan mencari arah dan berjalan sendiri-sendiri.

”Kita butuh pemimpin yang bisa memberi inspirasi seperti Soekarno dan tegas seperti Soeharto,” katanya.

Selain Pramono, pemimpin muda berpengaruh versi majalah Biografi Politik itu adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, mantan Pemimpin Redaksi Metro TV Andy F Noya, motivator Emotional Spiritual Quotient Ary Ginanjar Agustian, dan calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Selain itu, terdapat Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa- Bangsa Marty Natalegawa, sutradara Riri Riza, pengusaha muda Sandiaga S Uno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ada pula Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban, Koordinator Kontras Usman Hamid, dan fungsionaris PBB Yusron Ihza.

Menurut Denny, untuk melahirkan pemimpin baru tidak cukup hanya berdasarkan motivasi yang dimiliki serta kemampuan mewadahi aspirasi dan memiliki determinasi atau mampu menentukan sesuatu. Kehadiran pemimpin muda harus ditopang oleh insentif partai politik yang membuka kesempatan luas bagi munculnya tokoh baru serta dukungan pendanaan yang kuat.

Disintegrasi

Disintegrasi nasional merupakan masalah yang harus lebih dulu diperhatikan bangsa Indonesia. Namun, krisis sistem kepemimpinan dan krisis saling percaya antarelite politik membuat masalah ini menjadi lebih sulit diatasi.

Pandangan itu disampaikan Taufik Abdullah dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2009 yang diadakan Dewan Perwakilan Daerah, Selasa di Jakarta.

Krisis saling percaya antarelite politik terlihat dari banyaknya partai yang berdiri secara tiba-tiba dan sulit dibedakan satu dengan yang lain. ”Berapa banyak partai yang mengatakan dirinya ’Soekarnois’ dan berapa banyak yang ’Islam’ dan yang ’Pancasila’? Apa beda yang satu dengan yang lain, selain pribadi dan kemampuan keuangan?” paparnya.

Menurut Taufik, ada tiga permasalahan integrasi nasional yang harus dilihat elite politik, yaitu ketegangan sosial-kultural dalam masyarakat, masalah regionalisme, dan hubungan masyarakat dan negara. (MZW/SUT)



Wilayah terkait:


Dilihat : 245 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org