Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengakuan Terdakwa Muchdi Memang Tidak Dibutuhkan

Sumber: KOMPASCETAK.COM | Tgl terbit: Rabu, 17 Desember 2008

Jakarta, Kompas - Pengakuan Muchdi Purwopranjono mengenai anjurannya terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh aktivis hak asasi manusia, Munir, memang tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan justru keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti maupun petunjuk.

Demikian sebagian isi replik atau tanggapan jaksa atas pembelaan penasihat hukum mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi, yang diadili sebagai terdakwa pembunuhan berencana terhadap Munir. ”Muchdi memang tidak mengakui penganjuran membunuh Munir. Pengakuan terdakwa memang tidak dibutuhkan,” kata jaksa.

Replik itu dibacakan bergantian oleh tim jaksa yang diketuai Cirus Sinaga dalam sidang yang berlangsung selama 55 menit di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (16/12). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suharto. Muchdi didampingi penasihat hukum, antara lain Luthfie Hakim dan Wirawan Adnan.

Seusai sidang, Luthfie mengatakan, jaksa terlihat tidak yakin saat menuntut Muchdi 15 tahun penjara. Padahal, menurut struktur logika hukum, yang menganjurkan suatu perbuatan memang seharusnya dituntut dengan hukuman yang lebih tinggi. ”Mestinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada jaksa,” kata Luthfie.

Suciwati, istri Munir, mengatakan, mestinya hakim nanti menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dibandingkan dengan tuntutan jaksa. ”Untuk mengungkap siapa lagi di balik Muchdi,” kata Suciwati.

Dalam replik itu, jaksa juga membalikkan pleidoi pihak Muchdi, yang menyebutkan kemungkinan adanya pelaku pembunuhan Munir yang sesungguhnya. ”Apabila pihak Muchdi tahu ada yang lain terlibat dalam pembunuhan Munir, mestinya melalui penasihat hukum menyampaikan,” kata jaksa.

Jaksa membantah penasihat hukum, yang dalam pleidoinya menyebutkan kurangnya upaya jaksa menghadirkan Direktur 5.1 BIN Budi Santoso sebagai saksi dalam persidangan. Menurut jaksa, Budi sudah 14 kali dipanggil. Terakhir diperoleh keterangan bahwa Budi ditugaskan ke Afganistan oleh instansinya.

Sebelumnya, pada 2 Desember lalu, Muchdi dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa karena menganjurkan mantan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus, membunuh Munir. Caranya dengan memberikan sesuatu, menyalahgunakan wewenang dan jabatan, serta memberikan sarana kepada Pollycarpus untuk melakukan pembunuhan itu. (idr)



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 261 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org