Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Muchdi Minta Dibebaskan dari Tuntutan

Sumber: KORANTEMPO.COM | Tgl terbit: Jumat, 12 Desember 2008

JAKARTA -- Muchdi Purwoprandjono, terdakwa kasus pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia Munir, minta dibebaskan dari tuntutan hukum. Menurut dia, seluruh dakwaan jaksa tak terbukti di persidangan. "Kami meminta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan," kata penasihat hukum Muchdi, Luthfie Hakim, saat membacakan nota pembelaan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin.

Sebelumnya, jaksa menuntut Muchdi dengan hukuman 15 tahun penjara. Alasannya, bekas Deputi V/Penggalangan Badan Intelijen Negara itu dinilai terbukti menganjurkan dan memberikan sarana kepada terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk membunuh Munir. "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana," kata ketua jaksa penuntut umum Cirus Sinaga dalam persidangan pekan lalu.

Namun, dalam pleidoinya, Muchdi menolak semua dakwaan, termasuk kesaksian Budi Santoso dalam berita acara pemeriksaan yang menjadi dasar bagi jaksa untuk mendakwa dirinya. Ia juga menganggap keterangan yang diberikan saksi Suciwati, Usman Hamid, Hendardi, dan Poenky Indriati sarat dengan kebohongan.

"Jaksa tak bisa membuktikan motif dalam dakwaan," kata Luthfie. Dalam dakwaan, ia melanjutkan, Muchdi disebut menyimpan dendam terhadap Munir setelah diberhentikan dari jabatannya sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus lantaran Munir berhasil membongkar kasus penculikan aktivis pada 1997-1998 yang dilakukan Tim Mawar. Menurut Luthfie, motif dalam dakwaan hanya didasarkan pada keterangan Munir semasa hidup kepada Suciwati. Hal itu, kata Luthfie, "Tak bisa dibuktikan jaksa di persidangan."

Dalam kasus ini Muchdi juga menuding Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga telah melakukan pembohongan. Dalam pleidoi yang dibacakan Wirawan Adnan, penasihat hukum Muchdi lainnya, disebutkan Ritonga pernah mengatakan di media massa akan membuka rekaman percakapan telepon antara Muchdi dan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto pada sekitar hari pembunuhan Munir.
“Yang dikatakan Ritonga itu hanya bluffing saja,” kata Adnan, “kenyataannya, tak ada rekaman percakapan telepon antara Muchdi dan Pollycarpus yang dibuka di persidangan.” DWI WIYANA | ANTON SEPTIAN



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 294 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org