Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KAPUSPEN ABRI: HERMAN HENDRAWAN ADA DI DAVAO

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 21 Agustus 1998

KAPUSPEN ABRI: HERMAN HENDRAWAN ADA DI DAVAO
* Kontras Meragukan Identitasnya

Jakarta, Kompas
Herman Hendrawan, yang mengaku sebagai korban penculikan, ternyata masih hidup dan dalam keadaan sehat. Herman melaporkan diri ke Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Davao, Filipina selatan, Senin (27/7) dan hingga kini ia masih berada di Davao City. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/7). Namun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan belum bisa memastikan kebenaran keterangan Kapuspen ABRI itu. Dari perbincangan melalui telepon dengan Herman di rumah Konjen RI di Davao, Jumat, Kontras memperoleh petunjuk bahwa Herman yang berada di Davao itu adalah Herman yang lain.

Dihubungi Kompas per telepon, Konjen Asmadi Arbi di Davao juga mengatakan, orang itu bukan Herman yang dicari Kontras. "Setelah dicocokkan dengan ciri-ciri dalam gambar Herman yang dikirimkan dari Jakarta, ternyata tidak klop. Karena itu saya memastikan, Herman yang melaporkan diri ke KJRI Davao itu bukan Herman yang hilang," katanya.

Herman yang melaporkan diri ke KJRI Davao, lanjut Asmadi Arbi, sudah dua bulan berada di Davao City dan wilayah Mindanao. Dia ke Davao dalam rangka pengembaraan serta tidak ada kaitannya dengan kasus-kasus orang hilang. Mengapa dia melapor ke KJRI Davao? Menurut Asmadi Arbi, karena yang bersangkutan sedang menemui kesulitan yang memerlukan uluran tangan konsulat. "Yah, biasa kalau ada WNI lagi kesulitan di luar negeri, pasti larinya ke KBRI atau KJRI," ungkap Asmadi.

Penjelasan Kapuspen
Kapuspen menjelaskan, Herman yang berusia sekitar 27 tahun mengaku sebagai mahasiswa Jurusan Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi, Universitas Parahiyangan, Bandung. Herman yang beralamat di Jalan Rajawali (Bandung) itu juga mengaku sebagai mahasiswa transfer tahun 1997 dari Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Penjelasan Kapuspen ini antara lain justru didasarkan pada laporan Konjen RI di Davao Asmadi Arbi kepada Menlu Ali Alatas, yang tembusannya ditujukan untuk Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) dan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) ABRI. "Herman mengaku sudah kurang lebih dua bulan berada di Davao City tanpa paspor dan visa. Sebelum sampai ke Davao City, ia telah berkelana dari Jakarta ke Pontianak, kembali lagi ke Jakarta, lalu ke Manado. Dari sana ia menumpang kapal barang dan sampai di Davao City," tutur Syamsul.

Ia menambahkan, Herman adalah salah seorang korban orang hilang yang dilaporkan pihak Kontras, seperti diungkapkan Kontras dalam pertemuan dengan menhankam/Pangab, Kamis (30/7). "Karena berat terhadap keluarga di Indonesia, timbul pikiran untuk bertemu dengan Dubes RI untuk Filipina di Manila. Namun oleh rekannya, ia dianjurkan datang ke Konjen RI di Davao," tutur Syamsul.

Mengenai kapan Herman kembali ke Tanah Air, kata Syamsul, hal itu belum ada kejelasan. Yang pasti, Herman mengajukan permintaan agar ia diantar oleh Konjen RI untuk Davao, Asmadi Arbi. Ada cerita lain, katanya, Herman ini sebenarnya merasa ragu untuk bertemu Konjen Asmadi Arbi. "Jangan-jangan ia belum sepenuhnya mendukung reformasi. Ternyata setelah ke sana, Konjen RI menerimanya dengan baik, yaitu pada 27 Juli, pukul 18.30. Ia melapor ke Konjen dan sampai sekarang masih di sana," katanya.

Salah culik?
Menurut Munir, Koordinator Badan Pekerja Kontras, meski yang berbicara dengannya dan dengan Feisol Reza (kawan baik Herman) itu adalah Herman Hendrawan, namun identitas dirinya yang disampaikan kepada mereka itu berbeda dengan Herman yang tengah dicari Kontras.

Orang yang juga mengaku bernama Herman itu menyebutkan nama dirinya memang sama dengan korban penculikan yang lain, yaitu Herman Hendrawan, mahasiswa Unair yang dicari Kontras dan orang hilang lain yang belum kembali, yakni Hendra Hambali.

Penyebutan nama Hendra Hambali - yang diketahui hilang sejak 14 Mei - cukup mengherankan Munir karena nama itu baru dimasukkan ke dalam daftar orang hilang pada akhir Mei 1998. Meski demikian, kata Munir, Herman yang berada di Konjen RI itu

menceritakan kronologi penculikannya mirip dengan penculikan yang dialami Herman Hendrawan yang mahasiswa Unair. Misalnya, waktu penculikannya adalah setelah keluar dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut Munir, mungkin saja terjadi kesalahan menculik sehingga Herman Hendrawan yang berada di Davao itu memang bukan Herman Hendrawan yang ada dalam data Kontras. Kecenderungan kesalahan penculikan itu sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada seorang wanita ketika dia keluar dari kantor YLBHI.

Munir meminta agar Markas Besar ABRI segera menjemput Herman Hendrawan yang ada di Konjen RI di Davao untuk segera memastikan identitasnya. Kontras sudah berusaha menghubungi Kapuspen ABRI dan Kepala BIA (Badan Intelijen ABRI), namun sampai Jumat petang, keduanya belum bisa dihubungi.

"Buat saya, Mabes ABRI punya kewajiban untuk menjelaskan siapa Herman Hendrawan yang di Davao itu, karena ABRI-lah yang pertama menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu Herman Hendrawan," ujarnya. Kontras sendiri Jumat malam langsung mengirim orang untuk mencek identitas Herman Hendrawan yang berada di Konjen RI Davao tersebut.

Bahasa Jawa Timuran
Berdasarkan hasil pembicaraan di telepon itu, menurut Munir, Herman Hendrawan yang berada di Konjen RI di Davao mengaku berasal dari Tasikmalaya dan mahasiswa Unpar, Bandung. Padahal Herman Hendrawan yang terdata di Kontras berasal dari Bangka, Sumatera Selatan, dan ia mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya. "Saya ajak dia (Herman di Davao) ngomong Jawa Timuran, ternyata dia tidak bisa. Ketika saudara dekat Herman dan kawan dekat Herman ikut bicara, kami sampai pada kesimpulan bahwa Herman yang berbicara dengan kami bukan Herman yang kami cari," jelasnya.

Kronologi penculikan yang disampaikan Herman ini pun banyak kesamaannya dengan kronologi penculikan Herman yang sudah dimiliki Kontras dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Kabar mengenai keberadaan orang bernama Herman Hendrawan di Davao sendiri, lanjut Munir, sudah diterima Kontras seminggu sebelumnya dari telepon yang berasal dari LSM di Davao.

Namun karena ketidakjelasan ke mana bisa dikontak, maka informasi itu pun hanya dijadikan salah satu informasi saja oleh Kontras. Seusai pertemuan dengan Panglima ABRI, Kamis (30/7) lalu, informasi ini pun pernah disampaikan kepada beberapa pejabat teras ABRI, namun tidak mendapatkan tanggapan berarti.

Sementara itu kepada Kontras, Konjen RI di Davao, Asmadi Arbi, menjelaskan, Herman Hendrawan baru hadir di Konjen 27 Juli. Dia datang ke Konjen, meminta perlindungan dengan menceritakan kronologi penculikan dirinya setelah konferensi pers di Gedung YLBHI.

"Dalam kasus penculikan ini ada tiga kemungkinan besar mengapa korban penculikan yang lain belum jelas," kata Munir. Pertama, mereka masih disekap kekuatan lain di ABRI yang masih belum bisa disentuh atau terpecahkan. Kedua, mereka sudah tidak ada. Ketiga, mereka ditempatkan di suatu wilayah di mana mereka tidak bisa berkomunikasi kembali. "Buat saya, di Filipina itu mungkin saja karena di Davao itu ada

ribuan imigran gelap Indonesia," jelas Munir.

Pangab bertanggung jawab
Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Abdul Hakim Garuda Nusantara yang dihubungi Kompas, Jumat, berpendapat bahwa Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto harus tetap bertanggung jawab atas nasib korban penculikan yang belum kembali.

Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua II Komnas HAM Marzuki Darusman. Marzuki menyatakan, pernyataan Wiranto kepada Kontras bahwa ABRI belum mengetahui keberadaan korban adalah pernyataan yang hampir tidak bisa dipercaya. Pernyataan itu akan mengundang pertanyaan masyarakat mengenai sejauh mana kemampuan ABRI dalam menjalankan fungsi politik, kemasyarakatan dan hankamnya.

"Namun dapat diperkirakan, kemungkinan Pangab Wiranto tidak tahu karena dalam situasi ABRI - waktu penculikan itu terjadi - seolah-olah ada ABRI dalam ABRI," ungkap Marzuki. Meski demikian, pernyataan Pangab itu mengubah pandangan secara

mendasar tentang perkembangan politik pada saat ini. Anggapan bahwa konsolidasi belum selesai, bisa muncul.

Perintah Panglima ABRI
Menanggapi pernyataan Kontras tentang hasil pertemuan Kontras dan Pangab, Kapuspen ABRI Mayjen TNI Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa ABRI sangat serius untuk menemukan orang-orang hilang, karena itu ABRI mengharapkan masukan dan informasi dari masyarakat. Dengan adanya kasus Herman ini, pimpinan ABRI telah menghubungi

para atase militer untuk menjadikannya perhatian, karena siapa tahu ada orang hilang lainnya yang berada di luar negeri. "Pangab juga telah menginstruksikan Polri untuk secara serius meningkatkan usaha pencarian orang-orang hilang," kata Kapuspen.

Syamsul menegaskan, ABRI bersikap serius terhadap masalah ini. Ia membantah tuduhan bahwa ABRI berlaku seperti tidak tahu-menahu. "Tuduhan itu seolah-olah ABRI tidak bertanggung jawab. Waktu Kontras datang ke Menhankam/Pangab, pertemuan itu berlangsung dengan baik. Bahkan Kontras sendiri merasa begitu terbukanya Pangab," katanya. Ditanya tentang adanya pendapat bahwa ABRI lamban sehingga terkesan ada pihak yang "lebih kuat" dari ABRI, seperti dituduhkan Kontras, Kapuspen menyatakan, itu tidak benar. "Mari kita berpikir jernih. Upaya untuk menuntaskan masalah ini lewat pengadilan 'kan masih dalam proses. Apa yang disampaikan Kontras itu dijawab Pangab,

yakni bahwa nanti semua akan terungkap dalam proses pengadilan itu,"

katanya.

Ia juga membantah ada hambatan terhadap pemeriksaan kasus orang hilang. "Tidak ada hambatan apa-apa. Selama ini berjalan sesuai dengan rencana. Kalau kesan, boleh saja. Katanya ada yang lebih kuat segala macam. Nggak ada itu. Kita tidak terpengaruh kesan, masyarakat yang terpengaruh oleh kesan itu. Kalau ABRI-nya 'kan jalan terus dengan

proses hukum itu," katanya. (vik/oki/fr/bb)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 613 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org