Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Peradilan Militer: LSM-LSM Kritik Pernyataan Menhan

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 27 Juni 2006
Jakarta, Kompas
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengaku kecewa dan meminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono membuktikan pernyataannya yang menilai aparat penegak hukum dan pengadilan umum belum siap menangani atau mengadili kasus pidana umum dengan pelaku prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Kekecewaan itu disampaikan dalam jumpa pers bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Monitoring Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer (RUU PM), Senin (26/6). LSM itu terdiri dari YLBHI, Kontras, dan Imparsial.

Menurut mereka, jika Menteri Pertahanan (Menhan) tidak dapat membuktikan pernyataannya, itu dapat diartikan sebagai bentuk pelecehan terhadap sistem peradilan umum sekaligus juga terhadap kemampuan para aparat hukum di Indonesia.

Padahal, dalam beberapa kasus, Kepolisian Negara RI dapat membuktikan keterlibatan oknum TNI, walau belakangan kemudian kasusnya diambil alih TNI sendiri. Koordinator Kontras Usman Hamid mencontohkan beberapa kasus seperti pembunuhan Theys Hiyo Eluay, peledakan bom tahun 2000, dan kasus Timika.

"Oleh polisi semuanya berhasil diungkap dan belakangan diketahui melibatkan oknum anggota TNI. Akan tetapi, sayangnya setelah terungkap ada keterlibatan seperti itu, kasusnya kemudian diambil alih oleh TNI. Akan tetapi, walau bagaimanapun, Polri berani dan mampu mengungkap keterlibatan oknum TNI," ujar Usman.

Beberapa contoh tadi, kata Usman, menunjukkan pernyataan Menhan sama sekali tak berdasar dan terkesan meremehkan kemampuan para penegak hukum serta institusi pengadilan umum.

Usman menduga ketidaksiapan justru berada di pihak Menhan dan Departemen Pertahanan, yang sampai sekarang sejumlah jabatan penting di dalamnya masih didominasi kaum militer. Dari sana, lanjutnya, juga menunjukkan pemerintah sendiri masih belum siap, ragu, dan tidak punya keinginan serius menerapkan prinsip supremasi sipil.

Lebih lanjut Koordinator Pokja Monitoring RUU PM Donny Ardyanto menegaskan, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri disebutkan secara jelas, TNI harus tunduk pada peradilan umum jika melanggar hukum pidana umum.

Menurut Donny, jika dibilang aparat tidak siap, terutama secara psikologis, hal itu jangan dijadikan sebagai sesuatu hal yang mutlak. Seharusnya, katanya, siap atau tidak siap, aturan tetap harus diberlakukan.(DWA)


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 237 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org