Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Pemerintahan Aceh: Hasil Akhir Pansus Masih Bisa Diubah

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 23 Juni 2006
Jakarta, Kompas
Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Imam Syuja' (Fraksi Partai Amanat Nasional, Aceh I) menyarankan agar hasil pembahasan terakhir dari panitia khusus disosialisasikan langsung kepada pemangku kepentingan di Aceh.

Jika dalam pertemuan sosialisasi itu ada keberatan yang disampaikan pemangku kepentingan di Aceh, rumusan akhir hasil kerja pansus itu mestinya masih bisa diubah. "Kalau yang dihasilkan hanya bayi prematur, untuk apa?" kata Imam kepada pers di Gedung MPR/DPR, Kamis (22/6) siang.

Imam meyakini, sosialisasi sebelum pengesahan itu masih bisa mengejar target pengesahan RUU pada masa persidangan saat ini. Imam pun mengingatkan, saat ini proses pembahasan belum selesai. Semua pihak diharapkan bisa menahan diri. Kalaupun ada indikasi menolak RUU, Imam menilainya sebatas dinamika biasa yang menjadi gambaran bahwa memang ada elemen yang tidak puas.

Adapun Jaringan Perempuan untuk Kebijakan (JPuK) Aceh dan Gerakan Perempuan Politik di Gedung MPR/DPR, Kamis, menyatakan kecewa dengan tidak terakomodasinya isu keterwakilan perempuan. Nurjanah Ismail dari JPuK menegaskan tidak ada larangan dalam ajaran Islam mengenai keterlibatan perempuan dalam politik.

Di Jakarta, sejumlah LSM seperti YLBHI, Kontras, Demos, Imparsial, dan PSHK, menduga DPR telah mereduksi pasal dalam RUU Pemerintahan Aceh. Reduksi berkaitan dengan pasal tentang pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Ketua Ad Interim YLBHI Patra Zen mengatakan, ada indikasi pemutihan terhadap dugaan kasus pidana yang dilakukan aparat TNI dan Polri.(jos/dik)

Kalau yang dihasilkan hanya bayi prematur, untuk apa?
Imam Syuja'


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 120 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org