Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Reformasi Polri: Polisi Dikhawatirkan Terapkan Modus Baru Jerat "Whistleblower"

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 12 Juli 2006
Jakarta, Kompas
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mengkritik lambannya proses reformasi di tubuh Kepolisian RI. Kondisi seperti itu dapat dengan mudah terlihat dari masih sangat buruknya kinerja kepolisian, khususnya terkait dengan upaya menyelesaikan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat seperti kasus korupsi, terutama jika kasus-kasus seperti itu terjadi di tingkat daerah.

Kritik tersebut disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam jumpa pers bersama, Selasa (11/7), di Kantor YLBHI, Jakarta. Turut hadir sejumlah LSM, seperti YLBHI, Demos, ICW, Imparsial, Kontras, P2D, dan Elsam. Menurut mereka, polisi-terutama di daerah-terkesan menerapkan keadilan yang pilih-pilih.

Selain kritik terhadap masih buruknya kinerja kepolisian terutama di daerah-daerah, sejumlah LSM tadi juga mengaku khawatir dengan apa yang mereka sinyalir sebagai modus baru di kalangan polisi untuk mencari-cari kesalahan para peniup peluit (whistleblower) kasus korupsi. Tujuannya untuk menghambat penanganan kasus korupsinya sendiri.

"Ada satu modus baru yang dilakukan polisi, yaitu dengan berusaha mengkriminalkan lembaga atau pribadi yang berinisiatif mendesak polisi untuk segera mengungkap dugaan berbagai kasus korupsi di sana. Caranya dengan mencari-cari kesalahan orang atau lembaga itu," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko.

Modus baru itu, menurut Danang, muncul setelah Markas Besar Polri mengeluarkan surat perintah akan mendahulukan penanganan dan penyelesaian kasus korupsi daripada tuduhan balik terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menurut Danang, yang juga diperkuat oleh Rita Olivia dari Perkumpulan Demos, modus baru itu salah satunya sudah diterapkan di Nusa Tenggara Timur, terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oknum pemerintahan daerah di sana. Ahas Mendawai dari Elsam menambahkan, kasus kurang lebih serupa juga terjadi di Kalimantan Barat, di mana masyarakat yang mengadukan adanya kasus pembalakan liar di Pontianak justru dijadikan tersangka oleh polisi.

Ahas mengkritik kinerja kepolisian, terutama yang ada di daerah- daerah yang sulit dijangkau pengawasannya oleh Mabes Polri, justru tidak mencerminkan tugas serta kewajiban polisi sendiri. Dia juga menilai banyak oknum polisi yang bahkan terjebak menjadi beking kepentingan pengusaha maupun aktor politik tertentu.(DWA)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 283 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org