Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penggantian Panglima TNI: PILIH KANDIDAT YANG REFORMIS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 17 Februari 2006
Jakarta, kompas
Pengajuan Marsekal Djoko Suyanto sebagai calon Panglima TNI, oleh Presiden Yudhoyono, tampaknya bakal mulus. Sejauh ini tidak ada resistensi kuat dari DPR atas pengajuan Panglima TNI yang memang hak prerogatif presiden itu. Selain pertimbangan kemampuan, pengajuan Djoko juga menunjukkan Presiden memahami semangat Undang-Undang TNI, terutama soal pergiliran dalam penetapan Panglima TNI.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha dan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Endin AJ Soefihara di Jakarta, Senin (16/1), menilai pencalonan Djoko bakal relatif mulus.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, Ade Daud Nasution, berharap Panglima TNI yang baru melanjutkan reformasi TNI, khususnya dalam penegakan hak asasi manusia. "Dalam penyampaian visi dan misi di DPR akan kita lihat bagaimana dia menyelesaikan kasus Munir, Trisakti, dan Semanggi yang diduga melibatkan militer. Saya juga berharap Panglima TNI baru meninggalkan bisnis militer dan menyatukan seluruh angkatan," katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, berpendapat, calon Panglima TNI memang baiknya yang masa dinasnya masih relatif panjang. Pengajuan KSAU juga dapat diartikan Presiden Yudhoyono tak menghendaki Ryamizard menjadi Panglima TNI. "Ryamizard beberapa minggu lagi akan pensiun," ungkap Yuddy.

F-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini menjagokan Jenderal Ryamizard pun tak menunjukkan resistensi. Anggota Komisi I dari F-PDIP, Effendi MS Simbolon, menyatakan, fraksinya hanya mempersoalkan proses pengajuannya. "Yang kami persoalkan adalah sikap Presiden Yudhoyono menarik surat Presiden Megawati yang mencalonkan Ryamizard," katanya.

Hal senada dilontarkan Amris Hasan dari PDI-P yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR. "Yang digugat adalah proses ketatanegaraan yang disalahi. DPR kan telah memproses pencalonan Panglima TNI oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Semestinya surat itu dianulir dulu," ujarnya.

Pertanyakan moralitas
Pengamat militer dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Kusnanto Anggoro berharap DPR menguji moralitas keperwiraan calon Panglima TNI, yang dikaitkan dengan reformasi pertahanan, termasuk komitmen menyelesaikan masalah HAM di internal TNI dan bisnis militer. "Apakah bisnis TNI, misalnya cocok dengan moralitas keperwiraan itu," katanya.

Kusnanto juga mengingatkan tiga hal yang belum tersentuh dalam reformasi pertahanan, yakni soal pembenahan organisasi, terutama duplikasi Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI; pembenahan doktrin TNI yang sesuai dengan pertahanan masa depan; dan berbagai ketentuan internal, seperti prosedur operasi standar, aturan pelibatan, serta tata laku.

Direktur Eksekutif The Ridep Institute Sri Yunanto menyatakan, tugas utama Djoko Suyanto adalah menyukseskan implementasi UU TNI yang belum sepenuhnya dilaksanakan. "Yang mendesak adalah, Djoko harus mempercepat koordinasi dengan Dephan," katanya.

Mantan KSAU Marsekal Saleh Basarah juga menyambut positif pengajuan Djoko Suyanto oleh Presiden Yudhoyono. "Saya gembira. Ini merupakan keputusan Presiden yang berani. Saya juga bangga karena Djoko dari Angkatan Udara," kata Saleh.

Sambutan positif juga dinyatakan aktivis LSM. "Ini mencerminkan semangat dan tradisi baru yang sesuai UU TNI," ujar Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Munarman.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menilai penunjukan Panglima TNI dari matra selain Angkatan Darat sudah sesuai kebutuhan. Banyak contoh negara modern yang cenderung membangun kekuatan angkatan bersenjata laut dan udara. Usman juga mengingatkan, Panglima TNI baru wajib membawa institusinya melanjutkan reformasi TNI secara konsisten, termasuk penegakan HAM dan demokratisasi. (*/DWA/dik/bur/sut)

Tabel: BIODATA CALON PANGLIMA TNI
* Nama: Marsekal Djoko Suyanto
* Tempat/Tgl Lahir: Madiun, 2 Desember 1950
* Beberapa jabatan: Komandan Lanud Iswahyudi Madiun (5 Juli 1997), Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I Jakarta (1 November 1999), Komandan Kodik, Kodikau, Jakarta (18 April 2001), Asisten Operasi KSAU (1 Februari 2003), KSAU per 18 Februari 2005


Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 421 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org