Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tak Sesuai Konstitusi, Bakor Pakem Diminta Bubar

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 04 Mei 2008

M. Rizal Maslan - detikcom

Jakarta - Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) dinilai tidak sesuai dengan demokrasi modern dan justru sering memancing tindak kekerasan tehadap kelompok minoritas. Untuk itu, Bakor Pakem selayaknya harus dibubarkan.

"Ada tiga pokok kenapa Bakor Pakem mesti dibubarkan," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen dalam siaran persnya yang dihadiri Todung Mulya Lubis, Hendardi, Koordinator Kontras Usman Hamid, Gunawan Muhammad dan Direktur LBH Jakarta Asvinawati di kantornya Jl Diponegoro, Jakarta, Minggu (4/5/2009).

Menurut Patra, lembaga ekstra yusdisial tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan HAM. Bakor Pakem tidak sesuai dengan elemen esensial demokrasi modern, yaitu toleransi, pluralisme, perlindungan minoritas, kesetaraan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.

"Lembaga ini dibuat sebelum adanya amandemen konstitusi dan diratifikasinya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No 12/2005," tandasnya.

Padahal lanjut Patra, Bakor Pakem dibentuk melalui SK Jaksa Agung No 004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994. "SK tersebut lahir pada masa berlakunya UU No 5/1991 tentang Kejaksaan," imbuhnya.

Bakor Pakem merupakan bagian pengendalian dan pengawasan politik Orde Baru terhadap berbagai aliran kepercayaan. Selain itu, lembaga tersebut dibentuk ketika sistem politik masih didominasi politik militer atau ABRI.

Namun kini situasi sudah berubah, posisi TNI yang tidak menangnai lagi massalah sosial dan politik sesuai UU No 34/2004 tentang TNI. Begitu juga dengan institusi Departemen Hukum dan HAM yang dulu bernama Departemen Kehakiman.

"Perubahan-perubahan subtantif kewenangan dan tugas departemen ini telah mengakibatkan posisinya tidak relevan lagi di dalam Bakor Pakem," ujarnya.

Untuk itu, YLBHI menilai, Bakor Pakem menjadi simbol pencampuradukan atau penyatuan kekuasaan eksekutif dan yudisial. Di mana bentuknya yang tidak mengakui supremasi hukum dan perlindungan HAM. Awal tahun 1990-an, rejim Orde Baru juga pernah membentuk Forum Makehjapol (MA, Depkeh, Kejagung dan Polri) guna memastikan sistem peradilan benar-benar di bawah kendali rejim Orba.

Sementara itu, Koordintor Kontras Usman Hamid menyatakan, SKB tiga menteri yang akan menindaklanjuti pelarangan Ahmadiyah bukanlah produk hukum. Seharusnya, ketiga menteri memanggil Ahmadiyah untuk berdialog bersama.

"Mereka harus duduk bersama berdialog, apakah perlu peninajuan ulang dan lalu diserhkan ke presiden," imbuhnya. ( zal / mar )



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 267 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org