Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Lembaga Swadaya Masyarakat: Kontras Harus Berubah

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 22 Maret 2006
Jakarta, Kompas
Lembaga swadaya masyarakat bidang hak asasi manusia perlu segera mengubah dan mendefinisikan ulang pola serta bentuk perjuangan mereka mengingat perubahan bentuk kekerasan struktural yang terjadi saat ini.

Saran itu muncul dalam diskusi peringatan hari ulang tahun ke-8 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Senin (20/3) malam, yang dihadiri pengamat, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta para korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

"Selama ini Kontras sering dikritik bereaksi lebih didasari suatu bentuk sensibilitas, sementara tantangan ke depan adalah bagaimana membentuk manusia Indonesia baru, yang memiliki kesadaran baru akan dirinya serta memiliki martabat," ujar Robertus Robert dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran dan perubahan bentuk serta pola kekerasan struktural, dari sebelumnya lebih banyak dilakukan negara dan akibat intervensi militer menjadi kekerasan struktural oleh masyarakat sendiri terutama dalam ranah sosial, budaya, dan ekonomi.

Wacana serta perjuangan HAM pun dianggap sudah tidak lagi menjadi monopoli urusan LSM, yang selama ini memperjuangkan upaya penegakannya untuk melawan kesewenang-wenangan negara dan militer tadi.

Anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi (Fraksi Partai Golkar, Jawa Barat VII) mempertanyakan akan ke mana Kontras membawa diri serta perjuangannya ke depan. Apalagi negara juga berlindung di balik demokrasi dengan memosisikan diri sebagai pemangku sekaligus pelaksana penegakan HAM, dengan cara meratifikasi berbagai konvensi internasional.

Koordinator Kontras Usman Hamid menyadari persoalan seperti itu. Kontras memang harus segera mengubah visi, misi, serta arah perjuangannya ke depan. "Agar jangan sampai terjadi kekerasan struktural yang mendominasi masyarakat, baik secara sosial, budaya, serta ekonomi. Apalagi negara tidak lagi memakai tekanan secara frontal melainkan lebih berbentuk hegemoni psikologis," katanya.(DWA)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,058 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org