Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kinerja Pemerintahan: Pemerintah Tak Punya Keberanian Tegakkan HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 06 Januari 2006
Jakarta, Kompas
Sepanjang tahun 2005 pemerintah dinilai belum menunjukkan komitmen jelas untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait kasus-kasus masa lalu. Kondisi serupa diprediksi akan terjadi lagi di tahun 2006.

"Selain itu, komitmen, kebijakan, dan respons pemerintah, terutama yang diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, baru sebatas politik 'bibir manis' dan pencitraan diri, yang hanya enak didengar namun tidak jelas realisasinya," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dalam jumpa pers, Rabu (4/1).

Politik "bibir manis" misalnya, tampak ketika Presiden menerima keluarga korban tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, atau saat menyatakan perlunya kasus pembunuhan Munir diusut tuntas," ujar Usman Hamid.

Sampai sekarang penuntasan kedua kasus itu tidak pernah terlaksana dan hanya sebatas pernyataan, yang lagi-lagi cuma enak untuk didengar namun secara konkret tak ada realisasinya. Dalam kasus TSS I dan II pemerintah malah melempar tanggung jawab itu ke DPR.

Usman mencontohkan, dalam kasus pembunuhan Munir pemerintah terus terang menyatakan enggan membuka atau menindaklanjuti rekomendasi tim pencari fakta (TPF) yang dibentuk oleh Presiden sendiri.

Bahkan pemerintah juga dianggap membiarkan dua anggota TPF Munir dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait kasus itu. Dari sejumlah pertimbangan itu Kontras menilai pemerintah tidak punya keberanian menegakkan HAM.

Kontras juga menyoroti maraknya kekerasan oleh negara akibat pemerintah masih menggunakan pendekatan represif dalam menangani keresahan sosial yang timbul di masyarakat.

Dari catatan Kontras tentang kekerasan oleh negara, polisi dicatat menjadi pelaku kekerasan tertinggi (140 kasus), disusul militer (75 kasus). Wilayah kekerasan tertinggi terjadi di Aceh (108 kasus) dan Sulawesi (88 kasus).

Kontras mengaku khawatir politik "bibir manis" dan pencitraan diri malah semakin berdampak buruk dan ujung-ujungnya mengembalikan situasi seperti masa Orde Baru. "Apalagi pemerintah sekarang cenderung mampu mengonsolidasi dukungan politik dari parlemen," ujar Usman. (DWA)


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 179 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org