Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Demo Minta Tibo Cs Dibebaskan: Mereka Tak Punya Kepentingan

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 26 Maret 2006
Jakarta, Kompas
Sekitar 500 orang dari berbagai elemen masyarakat, Sabtu (25/3), menggelar unjuk rasa di Jakarta untuk meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana eksekusi mati terhadap Fabianus Tibo (60), Dominggus da Silva (39), dan Marinus Riwu (48).

Menurut mereka, dari pengakuan sembilan saksi dalam sidang peninjauan kembali (PK) kedua di pengadilan negeri pada 9 Maret 2006 terungkap ketiga terhukum itu bukan aktor intelektual dan tidak membunuh dalam kasus Poso III.

"Dalam hukum pidana, pencarian kebenaran materiil tak bisa dibatasi. Dan dalam PK kedua ditemukan ada bukti baru yang menyatakan Tibo cs tak pernah terlibat dalam kasus kerusuhan Poso III. Lagi pula, 16 orang yang disebut-sebut menjadi dalang dalam kerusuhan Poso III sudah menjadi tersangka dan diperiksa aparat Polda Sulawesi Tengah. Fakta-fakta baru ini mohon dipertimbangkan Presiden dan Jaksa Agung agar tidak gegabah melakukan eksekusi terhadap Tibo cs," kata Paskalis Pieter, salah seorang pengacara Tibo cs, dalam aksi demo tersebut.

Pieter juga mengingatkan bahwa apabila Jaksa Agung tetap ngotot melakukan eksekusi, akan ada implikasi yang sangat buruk, yakni terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pelanggaran hukum, sebab mengeksekusi orang yang tidak bersalah. "Ini akan memberi preseden yang sangat buruk dalam penegakan hukum di Indonesia," kata Pieter.

Aksi massa itu merupakan gabungan dari Imparsial, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kontras, Padma Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, PMKRI, Elsam, Kapal Perempuan, dan Komunitas Flobamora (Flores-Sumba- Timor) Indonesia.

Demo dimulai pukul 10.00 di Bundaran Hotel Indonesia. Setelah berorasi sekitar dua jam, massa kemudian berjalan kaki menuju ke Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jalan Sudirman.

Di sana massa juga meminta Majelis Umum PBB segera memberi perhatian sungguh-sungguh terhadap kasus Tibo cs. Alasannya, telah terjadi manipulasi keadilan dalam keputusan hukum bagi ketiga terhukum itu, mulai dari pengadilan negeri hingga tingkat banding.

Dari Kantor Perwakilan PBB, massa kemudian bergerak menuju depan Istana Presiden. Setelah dua jam melakukan aksi, massa bergerak lagi menuju Kantor Duta Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur.

Penuh kejanggalan

Dalam orasi yang dilakukan pengunjuk rasa secara bergantian itu dikatakan, sejak konflik horizontal di Aceh, Ambon, Sampit, kerusuhan Poso I, hingga Poso II tidak satu pun aktor intelektual dan pelaku yang diseret ke pengadilan.

Anehnya, hanya dalam kerusuhan Poso III dilakukan proses hukum dengan mengorbankan Tibo cs dengan tuduhan sebagai dalang dan aktor intelektual.

Padahal, sebagai petani miskin dengan pendidikan rendah, ketiga orang itu (Tibo, Dominggus, dan Marinus) tak memiliki kemampuan dan kepentingan apa pun untuk menjadi otak sekaligus penggerak kerusuhan Poso III.

Bahkan, dalam aksi itu Tibo cs sesungguhnya menjadi penyelamat bagi puluhan anak sekolah Santa Theresia Poso, para suster, pastor, dan sejumlah orang dari kepungan massa.

"Karena itu, hukuman mati yang diputuskan para penegak hukum terhadap Tibo cs merupakan bukti keadilan dan kebenaran tidak pernah ditegakkan. Ini menunjukkan keadilan dan kebenaran sengaja dikalahkan demi kepentingan politik," ujar Greg, seorang pimpinan aksi.

Aksi itu bubar sekitar pukul 15.15. Aksi yang sama bakal digelar lagi pekan depan dengan massa yang lebih besar.(JAN)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 314 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org