Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pelanggaran HAM: Korban Talangsari Minta Kasusnya Dituntaskan

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 09 Februari 2006
Jakarta, Kompas
Muhammadiyah meminta pemerintah untuk segera menuntaskan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini penting, bukan saja agar kasusnya tidak menggantung tanpa kejelasan, tetapi juga penting untuk membangun bangsa Indonesia ke depan yang bebas dari beban masa lalu.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin ketika menerima perwakilan korban pelanggaran hak asasi manusia di Talangsari, Lampung, yang datang ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Rabu (8/2). Selain mendatangi PP Muhammadiyah, korban juga mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Secara pribadi maupun atas nama PP Muhammadiyah, kami prihatin dengan masalah dan penderitaan yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kasusnya terkatung-katung tanpa penyelesaian," ujarnya.

Padahal, menurut Din, semua warga negara mempunyai hak hukum yang sama sebagai hak asasi yang dimiliki manusia. Itu sebabnya, Muhammadiyah akan mendukung semua upaya penyelesaian dengan meminta Komnas HAM dan lembaga negara yang berwenang lainnya untuk segera menuntaskan kasus HAM.

"Saya menyambut baik kedatangan ini, sebagai upaya untuk tetap membangun ingatan kolektif. Tanpa itu, ingatan kolektif atas peristiwa sejarah dan penting akan terlupakan," ujarnya.

Sudah 17 tahun

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, yang mendampingi perwakilan korban pelanggaran HAM Talangsari, mengatakan, kedatangan mereka adalah untuk meminta dukungan PP Muhammadiyah agar bersedia membantu dan mendorong penyelesaian kasus yang menimpa mereka 17 tahun yang lalu.

"Kami merupakan sebagian dari korban Talangsari yang saat ini tinggal di Lampung dan Solo. Kami sudah lama menantikan penyelesaian kasus ini," ujar Usman Hamid.

Menurut Usman, sejak tahun 2001 sebenarnya sudah dibentuk tim untuk menangani kasus Talangsari di Komnas HAM, namun hingga kini belum ada penyelesaiannya. Bahkan, tim yang ketuanya selalu berganti- ganti itu hingga kini tetap belum bekerja seperti yang diharapkan.

Salah satu korban Talangsari, Hadi Sucipto, mengatakan, dirinya dan korban lainnya merasa tertekan. Apalagi masyarakat umum banyak yang bersikap sinis terhadap mereka karena mereka pernah dituduh sebagai pelaku subversif. "Tuduhan ini sangat menyakitkan karena kami bukanlah pengacau seperti yang dituduhkan itu," ujarnya.(MAM)


Kasus terkait Wasior 2001;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 173 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org