Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Perlu Penelitian Dampak SUTET *Harus Melibatkan Banyak Kalangan

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 23 Februari 2006
Jakarta, Kompas
Untuk menghindari polemik dan kesimpangsiuran mengenai dampak berdirinya jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi terhadap masyarakat yang berdiam di bawah jaringan tersebut, pemerintah dituntut segera membentuk tim peneliti dampak SUTET.

Usulan itu diungkapkan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid dalam diskusi panel yang dilangsungkan berkaitan dengan aksi mogok makan dan jahit mulut korban SUTET di Posko Selamatkan Rakyat Indonesia (SRI), Jalan Diponegoro, Jakarta.

"Tim independen yang akan dibentuk, dan harus segera dibentuk, harus melibatkan orang-orang yang memang memiliki keahlian di bidangnya," ujar Usman.

Diskusi panel kemarin menyemarakkan suasana Posko SRI. Selain Usman, diskusi ini dihadiri lima pembicara lainnya, termasuk seorang warga dari Ikatan Keluarga Korban SUTET Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan pakar kedokteran keluarga dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr dr Anies MKes PKK.

Aksi mogok makan dan jahit mulut yang dilakukan warga korban SUTET di posko ini sudah berlangsung hampir dua bulan, sejak digelar kali pertama mulai 27 Desember lalu.

Keseluruhan jumlah peserta aksi mogok makan dan jahit mulut, menurut juru bicara Posko SRI, Mustar Bona Ventura, sudah 17 orang. "Yang masih bertahan lima orang, tetapi dua di antaranya sedang dirawat di Rumah Sakit Cikini," ujar Mustar.

Jangka panjang
Senada dengan Usman, Anies menegaskan, penelitian itu nantinya tidak sekadar mengamati kondisi masyarakat dalam waktu sesaat, tetapi diharapkan didesain sebagai penelitian jangka panjang.

"Potensi gangguan kesehatan akibat radiasi elektromagnetik, menurut WHO, dapat meliputi gangguan sistem darah, sistem reproduksi terutama pada laki-laki, sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem endokrin, dan hipersensitivitas," kata Anies.

Dari penelitian terhadap penduduk di tiga kabupaten di Jawa Tengah, pada tahun 2004 Anies menemukan, warga yang berdiam di bawah jaringan SUTET 500 kilovolt memiliki risiko 5,8 kali lebih besar mengalami gejala hipersensitivitas daripada warga di luar jaringan SUTET.

Ia menambahkan, tim peneliti mendatang harus melibatkan banyak kalangan, dari peneliti universitas, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi profesi. "Penelitian dapat dilakukan secara multicenter, dan untuk penyakit tertentu, akan lebih baik kalau dilakukan case control," ujar Anies.

Lebih lanjut Usman menyatakan, negara tidak boleh lagi mengabaikan hak-hak warga yang selama ini dirampas dengan alasan demi pembangunan.

"Bukan hanya hak atas kesehatan, tetapi hak-hak sipil lainnya. Untuk itu, harus dilakukan penelitian ilmiah dan diadakan standar sehingga dapat diukur besar ganti rugi yang harus diberikan," ujar Usman.(COK)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 257 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org