Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Priok: Vonis MA Kecewakan Korban

Sumber: | Tgl terbit: Senin, 16 Januari 2006
Jakarta, Kompas
Sejumlah korban Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 menyatakan kecewa atas keputusan Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa, mantan Kepala Polisi Militer Kodam V Jaya Mayjen (Purn) Pranowo.

Menurut seorang korban kasus Priok, Syaiful Hadi (46), Minggu (15/1), walau vonis itu sudah diprediksi, dia sangat kecewa atas vonis yang tidak memberi rasa keadilan itu. "Saya waktu itu dijemput paksa bersama enam anggota keluarga. Seminggu saya disiksa, ditelanjangi, dan diinterogasi di Guntur (Pomdam V Jaya) bersama korban lain. Bagaimana bisa ada korban penyiksaan, tapi tidak ada pelakunya," ujar Syaiful menanggapi vonis bebas atas Pranowo (Kompas, 14/1).

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid juga menyatakan kekecewaannya atas vonis MA. "Ini menjadi indikasi atas kuatnya MA sebagai surga bagi pelanggar HAM. Putusan MA merobek harapan akan keadilan," ujarnya.

MA seharusnya melihat pengadilan HAM ad hoc yang sebelumnya membebaskan Pranowo berpegang fakta bahwa pencabutan kesaksian beberapa saksi yang melakukan islah. Mestinya MA punya kepekaan untuk bisa membedakan mana fakta benar dan palsu. "MA memang harus dirombak agar citranya tak makin jauh dari keadilan," ujarnya.

Keluarga korban lain, Muchtar Beni Biki, meminta Komisi Yudisial memanggil hakim agung atas keluarnya vonis itu. Menurut Beni, suap- menyuap sudah lama terjadi dalam penanganan kasus Priok. "Sudah bukan rahasia, mereka yang setuju islah mendapat berbagai kompensasi, berbentuk uang maupun kendaraan bermotor. Setelah itu mereka mencabut kesaksian dalam berita acara perkara," ujar Beni.(DWA)


Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 245 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org