Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RI Abaikan Deklarasi Munir, UE Bisa Perpanjang Larangan Terbang

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Senin, 17 Maret 2008

Gagah Wijoseno - detikcom

Jakarta - Parlemen Uni Eropa (UE) mengeluarkan deklarasi agar pemerintah Indonesia mengusut tuntas kasus Munir. Jika deklarasi tersebut disepelekan, tidak tertutup kemungkinan negara-negara UE memperpanjang larangan terbang maskapai Indonesia ke Eropa.

"Tidak hanya Belanda saja yang kebetulan menjadi negara tempat singgah Munir. Negara-negara anggota yang jumlahnya puluhan, bisa mempengaruhi larangan terbang ke negara UE," ujar koordinator Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (Kasum) Usman Hamid di Kantor International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Jl Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2008).

Usman mengingatkan, Eropa mempunyai hubungan kerjasama di bidang perdagangan dan penegakan hukum Indonesia. Reformasi hukum serta militer tidak bisa lepas dari peran negara-negara UE.

Oleh karena itu, Usman mewanti-wanti supaya pemerintah Indonesia merespons desakan itu. Mengingat pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan dengan UE.

"Jelas bisa mempengaruhi hubungan, terutama kebijakan Eropa ke negara luar. Kasus ini sangat serius, UE memiliki perhatian besar dalam kasus ini," tandas dia. ( nik / nrl )



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 348 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org