Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Konflik Poso: Pemerintah Seharusnya Evaluasi Operasi Sintuwu Maroso

Sumber: | Tgl terbit: Minggu, 13 Maret 2005
Jakarta, Kompas
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai ledakan bom yang kembali terjadi di Poso menunjukkan kegagalan pemerintah yang terus berulang, baik terkait upaya menegakkan hukum maupun untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi operasi keamanan yang selama ini mereka gelar di sana.

Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jumat (10/3) di Kantor PBHI, Jakarta.

Menurut Sekretaris Badan Pengurus PBHI Arfiandi Fauzan, aksi teror peledakan bom di kompleks Pura Desa Toini bertujuan memprovokasi dan memperluas konflik antarpemeluk agama. Dia menilai pelaku memang paham dan menguasai wilayah tempat mereka melakukan teror. "Kami meminta warga tidak terprovokasi. Peledakan hanya bertujuan mengembangkan konflik bernuansa sentimen suku, agama, dan ras. Selain itu, kami mempertanyakan pembentukan satuan tugas pengamanan oleh pemerintah yang terbukti tidak efektif," ujarnya.

Arfiandi mempertanyakan proses pembentukan satgas pengamanan tersebut yang mengabaikan evaluasi satgas dan operasi-operasi. Dari ketujuh Operasi Sintuwu Maroso yangdigelar sepanjang tahun 2001-2005, masyarakat sama sekali tidak dapat mengetahui seberapa berhasil operasi itu.

Sementara itu, Kepala Operasional Kontras Indria Fernida mempertanyakan keputusan pemerintah beberapa waktu sebelumnya yang berniat memperpanjang kembali operasi keamanan itu. Padahal, seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi mempertegas penyelesaian proses hukum kepada pelaku teror.

"Upaya penegakan hukum malah dilakukan tanpa persiapan. Akibatnya yang terjadi adalah salah tangkap. Menurut kami, penting bagi pemerintah mengevaluasi operasi keamanan yang digelar selama ini. Kami mempertanyakan alasan mengapa mereka malah memperpanjang," ujar Indria yang mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta independen untuk menuntaskan upaya mengungkap aksi teror yang terjadi di Poso.(dwa)


Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 226 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org