Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Polri Dituntut Tanggung Jawab * Kasus Budi, Polda Metro Jaya Membentuk Tim

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 07 Juli 2006
Jakarta, Kompas
Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bertanggung jawab atas praktik indikasi manipulasi penyidikan terhadap Budi Harjono (27), yang dituduh membunuh ayahnya sendiri. Kepolisian tidak cukup menindak penyidik yang terlibat secara administratif saja, tetapi juga harus memproses secara pidana.

Demikian disampaikan secara terpisah oleh Koordinator Kontras Usman Hamid dan anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Kamis (6/7). "Jangan hanya ditangani melalui majelis etika profesi. Harus diproses pidana karena ini sudah dapat diduga pelanggaran hak asasi manusia yang cukup fatal. Supaya metode penyiksaan untuk mengungkap kasus tidak lagi terjadi," ujar Usman.

Ia menambahkan, Kontras juga akan mendesak Mahkamah Agung agar segera memproses permohonan kasasi kasus Budi oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, proses pidana terhadap tersangka baru, Marsin, dan dugaan manipulasi penyidikan oleh polisi bisa segera diproses.

Aziz mengatakan, secara institusional Polri harus meminta maaf secara terbuka, merehabilitasi nama, dan memberi ganti rugi kepada Budi. "Tidak hanya penyidiknya yang harus bertanggung jawab, tapi juga atasannya. Harus diungkap juga apa motif sebenarnya dari manipulasi itu, apakah itu hanya modus untuk meminta uang, misalnya," ujar Aziz.

Sementara itu, Polri sendiri masih meragukan kasus dugaan manipulasi penyidikan itu. Polisi masih akan menyelidiki dahulu apakah keterangan yang diungkap Budi memang demikian adanya. Meski tersangka baru, Marsin, telah mengakui perbuatannya, polisi akan menyelidiki lagi.

Lebih lanjut, Usman Hamid mengatakan, kasus Budi hanyalah potret gunung es dari maraknya dugaan manipulasi penyidikan serta metode penyiksaan oleh polisi.

Mantan Kepala Polres Bekasi Komisaris Besar Bachtiar Tambunan, yang kini Kepala Unit I/Tanah dan Bangunan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, menolak mengomentari kasus yang terjadi pada masa dirinya menjabat itu.

Ditanya tentang pengawasan seperti apa terhadap anggotanya dalam menyidik selama dirinya memimpin Polres Metro Bekasi, Bachtiar menjawab, "Ya, biasa-biasa saja."

Membentuk tim
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar I Ketut Untung Yoga Ana mengungkapkan, Polda telah membentuk tim untuk melihat lagi proses pemeriksaan atas Budi yang meliputi penyelidikan dan penyidikan sampai ke pemberkasan. Tim tersebut anggotanya terdiri dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Bidang Hukum, serta Bidang Profesi dan Pengamanan. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Langkah awal yang telah dilakukan, kata Kepala Bidang Propam Polda Komisaris Besar Syaiful Bachri, adalah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus itu. (SF/MAS)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 281 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org