Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aliansi LSM Desak Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Talangsari

Sumber: detikcom | Tgl terbit: Senin, 09 Februari 2004
detikcom - Jakarta, Kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Kontras, Elsam, PBHI, dan Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) kembali mendesak pemerintah, DPR, dan Komnas HAM untuk mengungkap kejahatan terhadap kemanusian yang terjadi di Talangsari, Lampung, pada Februari 1989.
Aliansi LSM tersebut, dalam jumpa pers yang digelar di Kontras, Jl. Cisadane, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2004), juga mendesak Presiden Megawati untuk menonaktifkan AM Hendropriyono selaku Kepala Badan Intelijen Negara agar proses hukum atas kasus ini dapat ditegakkan.
Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan selama ini bersama para korban Talangsari telah berulang kali mendesak pemerintah, DPR, dan Komnas HAM untuk mengusut peristiwa Talangsari namun tidak ada tanggapan yang berarti.
"Dalam perkembangannya upaya untuk melemahkan advokasi terhadap kasus ini berlangsung secara sistematik melalui pendekatan material dengan proses islah, intimidasi, dan teror terhadap korban dan pendamping yang menghendaki proses hukum berjalan," ujarnya.
Dijelaskannya, upaya melemahkan advokasi ini terakhir kali dialami Kontras dan korban yang tengah melakukan konsolidasi di Lampung pada tanggal 6 dan 7 Februari kemarin.
Ketua PBHI menambahkan, ia bisa memahami proses islah yang berjalan selama ini. Tapi isalah tapi tidak boleh menghalangi penegakkan hukum. Sebab islah berada di wilayah privat, sementara penagakan hukum berada di wilayah publik.
"Islah berada pada wilayah privat sedang penegakan hukum berada dalam wilayah publik yang harus terus menerus dituntut karena itu kami tidak akan pernah berhenti menuntut. Baik itu dalam kasus Talangsari, Tanjung Priok, atau lainnya," demikian Hendardi. (gtp)


Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 287 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org