Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Hak Asasi Manusia: Jangan Cuma Bangga Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 15 Mei 2006
Jakarta, Kompas
Pemerintah diminta tidak perlu menyikapi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia atau HAM PBB dengan sekadar menunjukkan rasa bangga berlebihan.

Pernyataan itu disampaikan Rafendi Djamin dari Human Right Working Groups (HRWG), Kamis (11/5), dalam jumpa pers bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Kontras, Imparsial, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Infid. Seperti diwartakan, Indonesia berhasil terpilih dengan jumlah dukungan terbanyak kedua dari 165 negara.

Menurut Rafendi, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB justru mengandung konsekuensi dan kewajiban berat karena pemerintah harus sanggup menunjukkan dirinya bisa lebih efektif lagi mencegah sekaligus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.

"Indonesia juga harus mampu mencegah tidak lagi ada politisasi demi 'kepentingan nasional', yang sering diartikan kepentingan untuk menutup-nutupi pelanggaran HAM," ujar Rafendi.

Hal itu perlu dilakukan mengingat jika diperhatikan lebih jauh peta politik di dalam tubuh Dewan HAM PBB masih belum banyak berubah di mana komposisinya masih didominasi oleh sejumlah negara, yang selama ini dikenal sebagai negara pelanggar HAM berat, seperti Bahrain, Kuba, China, dan Arab Saudi.

Kewajiban lain yang juga harus dipenuhi antara lain di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia harus mampu mengintegrasikan berbagai macam konvenan internasional, yang sebelumnya telah diratifikasi ke dalam produk aturan hukum yang berlaku secara nasional dan mengaplikasikannya.

Beberapa konvenan itu, antara lain Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (ICRC), Konvensi Internasional Antipenyiksaan, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Edwin Partogi dari Kontras menilai, selama ini proses dan upaya penegakan HAM di dalam negeri juga belum banyak mengalami kemajuan. Walau sudah banyak konvensi internasional yang telah Indonesia ratifikasi, pada praktiknya masih banyak kekerasan dan impunitas masih berlaku.(DWA)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 228 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org