Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Seleksi ke Sistem Kamar * Calon Hakim Agung Diminta Punya Perhatian terhadap HAM

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 19 April 2006
Jakarta, kompas
Seleksi calon hakim agung harus diarahkan untuk mendukung terbentuknya sistem kamar di Mahkamah Agung. Konfigurasi dan komposisi hakim yang akan direkrut perlu disesuaikan dengan kebutuhan MA, terutama di bidang keahlian.

"Seorang hakim tidak akan mampu menguasai semua bidang spesialisasi hukum. Dalam kondisi sekarang, dengan tumpukan perkara hingga ribuan dan rentang kasus yang cukup lebar, spesialisasi hakim sangat dibutuhkan. Urgensi sistem kamar kian mendesak," ujar Direktur Indonesia Court Monitoring Denny Indrayana saat dihubungi, Selasa (18/4).

Sistem kamar merupakan sebuah metode penanganan perkara yang sangat tergantung pada kapasitas keilmuan hakim yang bersangkutan. Artinya, seorang hakim ahli agama hanya akan menangani perkara agama, hakim militer menangani perkara militer, hakim tata usaha negara (TUN) hanya menangani perkara TUN. Selama ini, MA belum menganut sistem tersebut sehingga seorang hakim dapat menangani semua perkara.

Menurut Denny, unsur spesialisasi keilmuan calon hakim agung memang merupakan unsur penting jika Komisi Yudisial ingin mendorong berlakunya sistem kamar. Namun, unsur tersebut tidak boleh mengecilkan dua kriteria calon hakim agung lainnya yang tidak kalah penting, yaitu integritas moral dan kapasitas keilmuan. Terpenuhinya dua kriteria tersebut merupakan tolok ukur suksesnya rekrutmen calon hakim agung.

Mengenai keahlian calon hakim agung, Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Agung Mustofa Abdullah mengatakan, pihaknya ingin membicarakan hal tersebut dengan pimpinan MA. Komisi Yudisial telah beberapa kali mengirimkan surat kepada pimpinan MA, antara lain untuk meminta data tentang jumlah perkara masuk, komposisi perkara di MA, dan keahlian hakim agung yang saat ini ada. Namun, hingga kini MA belum memberikan respons.

Ditanya kemungkinan MA tidak memberi informasi, Mustofa mengatakan, pihaknya akan merekrut calon yang memiliki keahlian yang sama dengan hakim agung yang memasuki usia pensiun.

"Memang kita tidak tahu apakah jumlah dan komposisi hakim agung saat ini sudah ideal atau belum. Kita juga tidak tahu keahlian semacam apa yang dibutuhkan MA. Oleh karenanya, kita ingin berkonsultasi dengan pimpinan MA soal itu. Kita tidak mau mendahului MA," ujarnya.

Denny Indrayana sangat menyayangkan dinginnya respons MA terhadap permintaan data dari Komisi Yudisial. Data itu sebenarnya bukan data yang harus dirahasiakan. "Saya sangat heran kalau MA tidak bersedia memberikan data itu ke Komisi Yudisial. Saya pikir ini hanya bentuk arogansi MA. MA resisten, tidak transparan. Mereka paham kalau data itu dibutuhkan, tetapi gengsi memberikannya," ujarnya.


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 322 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org