Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
AntiPenyiksaan: Pemerintah Dinilai Tidak Serius Implementasikan CAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 26 Mei 2006
Jakarta, Kompas
Pemerintah dinilai tidak serius dan mengabaikan tindak lanjut ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT) terkait upaya menghentikan adanya tindak kekerasan dan penyiksaan. Padahal ratifikasi itu telah dilakukan melalui Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1998, sejak 28 September delapan tahun lalu.

Ketidakseriusan itu tampak dari masih terus terjadinya aksi penyiksaan, seperti yang dialami masyarakat biasa dalam sejumlah kasus, para tahanan saat menjalani proses hukum, maupun para tenaga kerja Indonesia (TKI) saat mereka bekerja di luar negeri atau sesaat setelah pulang.

Desakan agar pemerintah konsisten terhadap aksi penghapusan penyiksaan dalam segala bentuk itu disampaikan lembaga swadaya masyarakat Koalisi Anti Penyiksaan di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jakarta, Sabtu (24/6).

TKI di luar negeri
Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, "Pemerintah sampai sekarang tidak serius menangani berbagai bentuk penyiksaan yang terjadi, mulai dari kejadian yang dialami para TKI kita di luar negeri, masyarakat biasa, anggota masyarakat yang tengah berada dalam proses hukum, dan belum lagi sejumlah kejadian yang menimpa anak-anak yang tewas atau luka-luka disiksa orangtua mereka."(DWA)


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 223 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org