Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Aceh Sepakati NKRI * Komitmen Harus Dituangkan dalam Instrumen Legal

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 26 Februari 2006
Jakarta, Kompas
Seluruh elemen di Aceh, termasuk eks Gerakan Aceh Merdeka, menegaskan komitmennya bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekalipun demikian, komitmen tersebut tidak bisa terhenti sebatas pernyataan verbal. Komitmen harus dirumuskan dalam instrumen legal. Hal itu terungkap Senin (27/2) siang dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh dengan Penjabat Gubernur Mustafa Abubakar, Ketua DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Sayed Fuad Zakaria yang disertai unsur pemerintah daerah, dan anggota DPRD lainnya.

Di penghujung rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Teungku Muhammad Yus (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, NAD I) itu, atas ide Mustafa, acara ditutup dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Faisal Putra yang merupakan anggota perumus RUU Pemerintahan Aceh versi DPRD utusan eks Gerakan Aceh Merdeka didaulat untuk memimpin.

Anggota Pansus Sutradara Gintings (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Banten I) mengakui, penegasan komitmen pada NKRI itu menggembirakan. Sekalipun demikian, semuanya harus dituangkan dalam instrumen legal dan seluruh detail harus dibicarakan untuk menghindarkan kesalahpahaman perumusan yang akhirnya malah menimbulkan masalah. Dalam rapat tersebut, anggota Pansus Nasir Djamil (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, NAD I) juga sempat mempertanyakan adanya anggapan bahwa RUU Pemerintahan Aceh merupakan awal self determination yang kemudian mengarah pada kemerdekaan.

Faisal menyebutkan, kesediaan GAM berdamai bukanlah kamuflase. Itu juga ditegaskan pada bagian pengantar RUU yang menyatakan Aceh merupakan bagian dari NKRI. Selain soal komitmen pada NKRI, Mustafa juga menyebutkan pembahasan tidak harus dilakukan secara terburu-buru demi mengejar batas 31 Maret 2006. Yang terpenting adalah substansinya tidak dikorbankan ketika kendala waktu lebih diutamakan saat pembahasan. Sekalipun demikian, Mustafa berharap terjaganya keseimbangan soal substansi dan keterbatasan waktu.

Dalam kesempatan berbeda, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dalam pernyataannya yang disampaikan Koordinator Kontras Usman Hamid meminta Pansus DPR menghindari munculnya pasal karet.

Dalam pernyataan sikap disebutkan, dalam Pasal 178 Ayat (3) yang merupakan versi Depdagri dinyatakan pemerintah membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk Aceh. Dalam kajian Kontras, teks pasal itu bisa diartikan pemerintah dapat membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk Aceh di Medan atau di Jakarta karena alasan teknis. "Ini terasa pemerintah menjauhkan akses korban terhadap keadilan," ungkapnya.

Padahal, dalam Pasal 183 Ayat (3) versi DPRD Aceh dinyatakan, pemerintah membentuk pengadilan hak asasi manusia di Aceh paling lambat satu tahun setelah pengesahan UU ini. Jika dibandingkan, pasal pengadilan hak asasi manusia versi Depdagri ternyata tak menyebutkan limit waktu pembentukan pengadilan untuk HAM itu.(dik/jos)

Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Mustafa Abubakar (tengah), didampingi Ketua DPRD NAD Sayid Fuad Zakaria (berpeci di belakang) dan sejumlah anggota DPRD NAD, dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/2).


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 199 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org