Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Untuk Pembebasan Sandera GAM
Tim Negosiasi Pusat Bertolak ke Aceh Hari Ini

Sumber: Kompas | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2004
Jakarta, Kompas - Untuk mengupayakan pembebasan juru kamera RCTI Fery Santoro dan sandera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lain, tim negosiasi pemerintah bertolak ke Aceh, Selasa (6/1). Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) juga akan dilibatkan sebagai fasilitator.

Demikian Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono seusai pertemuan dengan Ketua PMI Mar�ie Muhammad di Jakarta, Senin (5/12) sore.

Pertemuan menetapkan negosiasi untuk pembebasan sandera akan segera ditingkatkan dan Sekretaris Menko Polkam Sudi Silalahi akan memimpin
delegasi pemerintah disertai oleh dua pejabat senior dari Mabes Polri dan TNI, dan pejabat senior PMI untuk langsung berunding dengan GAM dan difasilitasi PMI dan ICRC.

Negosiasi akan dilakukan secepatnya. Diharapkan GAM mendengar imbauan semua pihak agar segera membebaskan para sandera. Tentu saja ada prosedur, mekanisme, dan teknik yang harus dilakukan di lapangan agar pembebasan berlangsung aman, tanpa ekses.

"Kita ingin proses pembebasan wartawan William Nessen yang dulu juga dilakukan GAM, itu juga diberlakukan untuk Fery Santoro dan sandera lainnya, supaya sandera selamat. Pimpinan PMI Mar�ie Muhammad segera
berkomunikasi dengan ICRC untuk memahami perannya. Kedua lembaga tidak menjalankan fungsi sebagai mediator atau bertugas membebaskan sandera, tapi sebagai fasilitator," kata Yudhoyono.

Soal tuntutan GAM agar diberi dua hari jeda baku tembak, Yudhoyono menyatakan tidak sepatutnya GAM mematok jeda waktu tempur. "Lupakan dulu hari-hari itu, apakah satu hari versus dua hari. Tetapi secara teknik, mekanisme dan tata cara pembebasan sandera itu pun dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang penting jangan sampai GAM melakukan sesuatu yang kira-kira bisa merugikan keseluruhan operasi terpadu di Aceh," tutur Yudhoyono.

Ia menambahkan, aspek kemanusiaan sangat penting dan pembebasan sandera mutlak diupayakan, namun tentunya ada norma-norma yang disepakati. Jangan sampai ini digunakan GAM untuk melakukan langkah-langkah yang merugikan TNI dan pemerintah.

Ditanya apakah upaya melibatkan ICRC merupakan permintaan GAM? Yudhoyono menjawab, "Kita tidak terpaku GAM minta ini itu, tapi dengan jernih kita sendiri memikirkan bagaimana upaya terbaik untuk membebaskan Fery Santoro dan sandera lainnya. Jangan publik dibawa untuk mendikotomikan peran satu dan lainnya.

Mengenai Fery Santoro yang meminta supaya jangan diperiksa oleh pihak manapun setelah bebas, Yudhoyono mengatakan, " Jangan kita berpikir yang jauh. Bebaskan dulu Fery Santoro," katanya.



Harus diselamatkan

Ketua PMI Mar�ie Muhammad mengatakan, bagi PMI siapa pun harus diselamatkan secepatnya dan tidak boleh ada penyanderaan atau penahanan terhadap sipil yang tidak terlibat konflik, karena itu bertentangan dengan Konvensi Geneva. "Dan ICRC sudah lama beroperasi di Aceh. Sesuai dengan mandatnya karena Aceh daerah konflik. Itu sebabnya ICRC diminta bantuannya sesuai dengan Konvensi Geneva dan Pemerintah Indonesia menerima dengan baik beroperasinya ICRC di Aceh," ujarnya.

Soal pengaturan teknis nantinya, kata Mar�ie, PMI dan ICRC akan beroperasi bersama sebagai partner. Tidak ada yang di atas atau di bawah. Mar�ie juga mengingatkan PMI memberikan fasilitasi kepada yang masih disandera, siapa saja.

Namun, harus diingat PMI pun menghendaki agar ada jaminan keamanan. Kita harus percaya pada aparat keamanan, bahwa mereka menjamin keselamatan sukarelawan PMI yang akan bekerja. "Yang jelas PMI tidak bernegosiasi. Yang akan melakukan negosiasi adalah pemerintah," kata Mar�ie .

Sementara itu, beberapa organisasi yang tergabung dalam Koalisi Anti Kekerasan Terhadap wartawan, Senin (5/1) malam mengeluarkan pernyataan pers, meminta agar pembebasan Ferry dan warga sipil lain dilakukan secara damai tanpa syarat. TNI dan GAM juga diminta menghormati tugas-tugas jurnalistik di Aceh dan menghindari penyanderaan atau kekerasan terhadap wartawan dan masyarakat sipil.

Koalisi yang terdiri dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), PWI Reformasi, Kontras, Media Watch and Consumer Center (MWCC), dan South East Asian Press Alliance, itu juga meminta menuntut pemerintah segera membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus tewasnya reporter RCTI Ersa Siregar dan kekerasan lain atas wartawan selama darurat militer di Aceh.�(LOK/INU)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 326 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org