Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Buyat Jangan Diperdagangkan
4 LSM Gugat Newmont, ESDM

Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit: Jumat, 06 Agustus 2004

MANADO (Media): Sejumlah warga Desa Buyat Pantai, Kecamatan Ratatotok, Sulawesi Utara (Sulut), meminta masalah Desa Buyat tidak diperdagangkan. Karena itu, pemerintah harus bersikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

 Oke, katakanlah 11 orang yang diboyong LSM ke Jakarta karena sakit, tetapi mereka itu jangan membawa nama seluruh warga Desa Buyat Pantai yang berjumlah 71 Kepala Keluarga,  tegas Trince Andaki, tokoh masyarakat di Desa Buyat Pantai, kemarin.

Trince ditemui Media di Desa Buyat Pantai--kawasan Pantai Lakban, Ratatotok bagian Timur, kemarin, mengaku bersama keluarga sudah mendiami desa ini sebelum PT Newmont Minahasa Raya (NMR) masuk ke Ratatotok pada 1996. Karena itu, Trince sangat tidak sependapat dengan gerakan warga yang telah diboncengi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membesar-besarkan masalah Buyat.

 Lihat saja akibat ulah segelintir orang, kami nelayan jadi susah. Untung saja kini ikan hasil tangkapan sudah diterima di pasaran. 

Hal senada diutarakan Robert Sasuwuhe mengaku salah satu warga yang pertama bermukim di Desa Buyat Pantai. Menurut dia, kehadiran para LSM di Desa Buyat Pantai sejak 1996 dan kini telah meresahkan warga.

Diterima pasar

Sementara itu, pantauan Media di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Ratatotok, Belang, Ratahan, dan Langowan, kemarin, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di kawasan perairan Teluk Buyat dan sekitarnya sudah diterima para pedagang.

 Memang beberapa hari lalu kami masih menolak akibat informasi terlalu dibesar-besarkan, tetapi kini tidak lagi,  kata Trevi L, pedagang ikan Pasar Ratatotok. Hal sama juga terjadi di Pasar Belang, Ratahan, dan Langowan. Sejumlah pengusaha perikanan di Sulut juga mengaku produksi dan ekspornya tidak terpengaruh kasus Teluk Buyat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Adolf J Sondakh meminta kalangan LSM, peneliti, dan masyarakat menahan diri soal dugaan pencemaran logam berat di Teluk Buyat.

Menurut Gubernur, melalui Kepala Tata Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Edwin, persoalan pencemaran Teluk Buyat telah menjadi kasus pidana setelah pihak korban warga Pantai Buyat mengadu ke Mabes Polri.

Sementara itu, Direktur Yayasan Kelola Sulut, Rignolda Djamaluddin, dihubungi terpisah menepis tuduhan bahwa LSM Yayasan Kelola menawari Rp35 juta setiap kepala keluarga di Desa Buyat Pantai.

LSM Gugat

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Elsam, dan Kontras menggugat PT NMR, Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup, kemarin, ke pengadilan karena telah melakukan kebohongan publik.

Menurut Raja Siregar dari Walhi, kemarin, di Jakarta, gugatan bersifat legal standing ini harus ditempuh karena ketiga institusi ini jelas melakukan pelanggaran hukum.  PT NMR telah melakukan kebohongan publik karena mereka menerapkan standar ganda dalam melaksanakan peraturan masalah lingkungan. 

Keempat LSM itu juga menuduh Menteri Lingkungan Hidup sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan PT NMR dalam pembuangan tailing ke laut. (VL/Nda/V-2)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 197 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org