Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Sejumlah LSM Desak Pemerintah Menghentikan Penggusuran

Sumber: Media Indonesia | Tgl terbit: Sabtu, 30 Oktober 2004

JAKARTA--MIOL: Lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan internasional mendesak pemerintah, khususnya Presiden SB Yudhoyono dan Kementerian Perumahan untuk menghentikan penggusuran di kota dan penghancuran perumahan di daerah konflik.

Hal itu disampaikan oleh perwakilan Centre on Housing Rights and Evictions (CoHRE), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Urban Poor Consortium (UPC), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta, Jumat.

Menurut Cassandra Goldie, CoHRE mendapat informasi ada lebih dari 65.000 jiwa yang mengalami penggusuran secara paksa sejak 2003 hingga pertengahan 2004.

Pada November 2003, pemerintah Indonesia diberi satu dari tiga penghargaan  Pelanggar hak atas perumahan  karena dianggap gagal mengakui hak warga negaranya atas perumahan dan nafkah hidup walaupun hak itu dilindungi oleh UUD pasal 28.

 Pemerintah Indonesia berulang kali mengabaikan hak ekonomi dan sosial warganegaranya dan sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dasar ribuan orang miskin dengan penggusuran secara paksa,  kata Goldie.

*

Kehadiran LSM internasional yang bergerak dalam bidang penegakan hak atas perumahan dan anti penggusuran itu, menurut Goldie adalah sebagai pernyataan solidaritas terhadap usaha-usaha kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang mempromosikan hak atas perumahan orang miskin dan orang pinggiran, serta untuk mendorong terbentuknya solusi positif bagi permasalahan penggusuran.

 Kuncinya adalah dialog antara pemerintah, korban pengusuran dan pihak yang terkait lainnya sehingga dapat dihasilkan penyelesaian yang tidak menentang perkembangan perekonomian namun dapat menciptakan pembangunan yang berperikemanusiaan,  katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Jakarta, Uli Parulian Sihombing menegaskan bahwa penghentian penggusuran adalah janji pemerintah yang harus ditagih namun bukan cuma untuk 100 hari saja.

Permasalahan penggusuran sangat rumit, misalnya masalah kaki lima di Jakarta bukan saja menyangkut hak pejalan kaki atas trotoar namun juga hak hidup pedagang kaki lima.

Mengenai hal itu, M Berkah Gamulya dari UPC mengatakan bahwa solusinya adalah dengan dialog yang akan menghasilkan kesepakatan mengenai pengaturan wilayah bersama.

 Misalnya masalah kaki lima solusinya bisa trotoarnya diperlebar agar bisa menampung kaki lima dan pejalan kaki dengan aman dan nyaman,  katanya.

Goldie menegaskan bahwa solusi yang didapat dari dialog jelas lebih murah dan berkelanjutan dari pada penggusuran berkali-kali yang menghabiskan dana ratusan juta seperti yang terjadi saat ini. (Ant/O-1)



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 254 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org