Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Sejumlah LSM Ajukan Gugatan ke PT NMR

Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 05 Agustus 2004

Jakarta-Rol -- Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan mengajukan gugatan  legal standing  kepada PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) yang telah terbukti melakukan sejumlah pelanggaran.

 Gugatan tersebut akan kami ajukan bulan depan,  kata Pengkampanye Walhi, Radja Siregar, bersama wakil LSM lainnya, yakni Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam), Kontras dan Patal, di Jakarta, Kamis.

Dasar gugatan, ujar Radja, adalah perbuatan pelanggaran hukum, pembohongan publik dan pembiaran atas kerusakan lingkungan, serta penurunan kesehatan masyarakat.

Ia mengatakan, Amdal PT Newmont Minahasa Raya (MNR) yang dikeluarkan Deptambem pada 1994 melanggar Kepmen LH no 2 tahun 1988 tentang ambang batas pembuangan sedimen partikel yang tersuspensi, yakni 200 mg per liter.

 Ambang batas yang diterapkan Indonesia termasuk longgar, padahal di AS ambang batasnya saja 50 mg per liter dan di Kanada 30 mg per liter,  katanya.

Pada tahun 2000, KLH telah menyatakan sistem pembuangan tailing (limbah pertambangan-red) adalah ilegal dengan mengeluarkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Newmont, antara lain limbah tailing yang dibuang ke Teluk Buyat dengan debit 5.000 meter3 per hari dan harus memenuhi baku mutu antara lain arsen (As) dengan konsentrasi 0,5 mg per liter, air raksa (Hg) 0,008 mg per liter.

Selain itu, PT Newmont harus melakukan studi  ecological risk assessment (ERA)  yang melibatkan berbagai instansi antara lain antara Menneg LH, Gubenur Sulut, hingga perguruan tinggi dan tokoh masyarakat setempat yang harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan, dan harus melaporkan hasil studi ERA minimal satu kali sebulan.

Namun kenyataannya, ujar Radja, studi ERA yang dilakukan Newmont dilakukan sepihak, tidak melibatkan pengawasan pihak lain dan buangan tailingnya melewati ambang batas.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jatam, Siti Maemunah, mengatakan, tuntutan terhadap Newmont berupa pemulihan lingkungan, pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

Pihaknya juga meminta operasional PT NMR segera dihentikan, dan meminta pemerintah menindak tegas perusahaan atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

Selain itu meminta pemerintah melakukan prinsip kehati-hatian dan meminta Newmont menghentikan pembuangan tailing ke laut yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) di Sumbawa bila diindikasikan hal serupa.

Pihaknya juga meminta pemerintah melarang operasi pertambangan lain yang akan membuang tailingnya ke laut, katanya. Sejumlah LSM tersebut juga menggugat Departemen Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melakukan pembiaran terhadap berbagai kasus yang terjadi selama ini.ant/mim



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 279 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org