Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tempo Lolos dari Gugatan PPM

Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 12 Agustus 2004

JAKARTA -- Majalah mingguan Tempo lolos dari gugatan Pemuda Panca Marga (PPM). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan tidak dapat menerima gugatan PPM terhadap Tempo yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan menghina penggugat melalui beritanya. Majelis yang dipimpin hakim Mulyani menyatakan gugatan penggugat kabur. Pertimbangannya, penggugat tidak merinci peranan masing-masing tergugat atas kedua tuduhan yang diajukan. Dalam gugatannya, tersebut tiga tergugat, masing-masing Pemimpin Redaksi Bambang Harimurty, majalah Tempo, dan PT Tempo Inti Media sebagai penerbit. Selain itu, majelis juga menilai gugatan ganti rugi tidak dapat didasarkan atas gabungan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, dan pasal 1372 KUH Perdata tentang penghinaan. Menurut Mulyani, penggabungan kedua pasal yang digugatkan itu menjadi ambigu atau tidak jelas untuk menentukan permintaan ganti rugi. Gugatan PPM berpangkal pada penyerbuan kantor Kontras di Jalan Cisadane Jakarta Pusat, lebih setahun lalu. Majalah Tempo kemudian menuliskan peristiwa pada edisi 2-8 Juni 2003 dengan judul  Kalau Tentara Swasta Bergerak . Penggugat menganggap judul dan beberapa kata dalam tulisan itu bersifat menghina. Kata-kata yang dipermasalahkan, antara lain, 'tentara swasta', 'gerombolan', dan 'anak bekas tentara'. Dalam berkas gugatannya, PPM meminta hakim mewajibkan tergugat membayar ganti rugi materiil dan imateriil Rp 250 miliar, menutup majalah Tempo selama dua tahun, serta mewajibkan tergugat meminta maaf melalui berbagai media massa cetak dan elektronika. Sementara itu, Pemimpin Redaksi majalah Tempo, Bambang Harymurti, melaporkan Wali Kota Jakarta Pusat, Hosea Petra Lumbun, ke Mabes Polri atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Usai melapor di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/8), mengatakan dirinya keberatan dengan keterangan Lumbun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pencemaran nama baik Tomy Winata yang dibuat Polda Metro Jaya tertanggal 21 Maret 2003.  Dalam BAP itu, Lumbun menyatakan tidak pernah diwawancarai wartawan Tempo, padahal dua wartawan Tempo di dalam sidang perkara saya yakni Juli Hartoro dan Indra Darmawan di bawah sumpah menerangkan bahwa pernah mewancarai yang bersangkutan (Lumbun),  katanya. Menurut Bambang, keterangan Lumbun sebagai saksi yang dituangkan dalam BAP juga sudah dikuatkan keberatannya dalam berita acara penyumpahan. Karena itu, ia meminta Mabes Polri menyidik Lumbun dengan sangkaan pelanggaran pasal 242 ayat 2 KUHP yakni melakukan sumpah palsu. n fin/dwo/one



Kasus terkait Wamena 2003;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 160 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org