Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Tergerak Desak Polri Usut Penyerbuan Aksi Damai Larantuka

Sumber: detikcom | Tgl terbit: Selasa, 06 Januari 2004
detikcom - Jakarta, Tim Solidaritas untuk Gerakan Rakyat Larantuka (Tergerak) mendesak Polri melakukan pengusutan atas insiden penyerbuan dan pembubaran aksi damai di Waibalun Larantuka Nusa Tenggara Timur.

Aksi damai masyarakat sipil untuk pemberantasan KKN di Flores Timur itu dilakukan pada tanggal 2-3 Januari 2004 di Biara CIJ Waibalun. Namun aparat kepolisian dari satuan Perintis Polres Flores Timur dan Brimob menyerbu dan membubarkan aksi.

Atas insiden itu, Tergerak yang antara lain terdiri dari beberapa elemen seperti Walhi, PBHI, ICW, Kontras, Elsam, dan YLBHI, dalam rilisnya kepada detikcom, Selasa (6/1/2004), menyatakan penyesalan yang mendalam, serta mengecam keras tindakan premanisme tersebut.

Menurut Tergerak seperti disebutkan wakilnya M Ridha Saleh, tindakan sepihak dan tidak etis ditunjukkan aparat kepolisian Polres Flores Timur saat membubarkan kegiatan Kemah Keprihatinan yang diikuti dengan penyerbuan ke tempat-tempat privat para suster CIJ Waibalun tanpa pemberitahuan atau koordinasi dengan pihak pimpinan Biara CIJ.

Tindakan itu juga dinilai represif dan militeristik yang mengubur semangat demokrasi dan HAM. Padahal pasal 24 ayat 1 UU 39/1999 tentang HAM menyebutkan: Setiap orang berhak berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

"Kami juga mengecam keras tindakan pembiaran aparat Polri saat sekelompok pemuda preman yang dalam keadaan mabuk membuat keributan, serta mengancam dan mengeluarkan kata-kata kasar pada anggota komunitas susteran CIJ Waibalun," sebut Ridha.

Tergerak juga menyayangkan sikap Kapolres Flores Timur AKBP Drs Darto Juhartono yang tidak bisa tegas dalam menindak dan mengontrol tindakan
aparatnya, serta mengabaikan adanya surat pemberitahuan oleh pihak panitia dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka tentang pelaksanaan kegiatan perkemahan dan diskusi ilmiah untuk keadilan dan pemberantasan KKN di Flores Timur.

"Kami menilai tindakan penyerbuan, represifitas, premanisme dan pembiaran yang dilakukan Polres Flores Timur, Satuan Brimob, serta sekelompok preman mabuk sebagai sikap diskriminatif dan melanggar HAM," sebut Ridha.

Untuk itu, Tergerak menyatakan protes keras atas insiden Larantuka dan mendesak Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar untuk segera memecat Kapolres Flores Timur AKBP Drs Darto Juhartono, serta memroses secara hukum seluruh aparat yang terlibat dalam insiden memalukan tersebut.

"Kami juga mendesak Mabes Polri dan Kejagung untuk segera melakukan pengusutan yang serius dan segera atas dugaan KKN yang dilakukan Bupati Flores Timur Felix Fernandes. Sebab kami menilai upaya pengalihan substansi isu dalam kasus ini telah terjadi," sebut Ridha. (sss)


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 424 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org