Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Sutrisno Mascung Dituntut 10 Tahun Penjara

Sumber: Republika | Tgl terbit: Sabtu, 10 Juli 2004

JAKARTA -- Kasus Tanjung Priok mulai memasuki babak penuntutan. Setelah Danjen Kopassus Mayjen Sriyanto dituntut 10 tahun, kali ini Sutrisno Mascung dan kawan-kawan yang tergabung dalam regu Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse) ketika kasus ini terjadi, juga dituntut 10 tahun.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri HAM Jakarta Pusat, jaksa penuntut umum ad hoc, Widodo Supriadi, Jumat (9/7), menuntut hukuman 10 tahun penjara terhadap terdakwa Kapten Sutrisno Mascung serta 12 orang anggota TNI lainnya. Para terdakwa dianggap terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat serta percobaan pembunuhan dalam peristiwa berdarah 12 September 1984 di Tanjung Priok.

Ke-13 anggota Regu III Arhanudse-6 Kodim 0502 tersebut adalah Kapten Sutrisno Mascung, Kopka Asrori, Kopka Siswoyo, Serma Siswoyo, Letda Zulfata, Serka Sumitro, Serka Sofyan Hadi, Kopka Prayogi, Kopka Winarko, Kopka Idrus, dan Serda Muhson (pangkat pada saat sekarang), serta dua orang lagi yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya yakni Pratu Parnu dan Prada Kartijo.

Menurut JPU dakwaan adanya pelanggaran tersebut sesuai ketentuan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM telah terbukti.  Akibat penembakan, 23 orang tewas, 14 orang dapat diidentifikasikan, luka tembak 64 orang yang dapat diidentifikasi 11 orang,  kata jaksa Widodo. Saat peristiwa terjadi, Sutrisno Mascung berpangkat Sersan Dua dan menjadi Komandan Regu Arhanudse 6 dengan jumlah personel 12 orang. Pasukan tersebut ditugaskan untuk melakukan penjagaan di Mapolres Metro Jakut.

Selain meminta para terdakwa dihukum 10 tahun penjara, jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim yang diketuai Andi Samsan Nganro memberikan kompensasi, resistusi, dan rehabilitasi kepada 15 orang korban tragedi Tanjung Priok. Kompensasi, resistusi, dan rehabilitasi itu diberikan sesuai dengan surat Komisi Untuk Orang Hilang dan Anti Kekerasan (KONTRAS) kepada Jaksa aagung yang nilainya mencapai Rp 33 miliar. Usai persidangan, terdakwa Sutrisno Mascung menolak semua tuntutan jaksa. Sebab, menurut terdakwa, mereka tidak menembak dan menghadang massa.

Sidang kali ini sempat diwarnai interupsi majelis hakim. Majelis hakim meminta agar pengunjung sidang yang membawa senjata keluar dari ruangan sidang. Beberapa pengunjung yang berpakaian hijau, kemudian keluar dari ruang sidang.



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 308 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org