Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus TPST Bojong Berlanjut
Lima LSM Somasi Pemkab Bogor

Sumber: Republika | Tgl terbit: Minggu, 25 Juli 2004

JAKARTA -- SK Bupat Bogor No 591 itu juga dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) warga sekitar TPST. Lima LSM, yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, LBH Jakarta, Perhimpunan Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Kontras, dan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan (FKMPL) Bogor, berniat mensomasi Pemkab Bogor menyangkut keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bojong, Kabupaten Bogor.

Soal somasi itu diungkapkan Slamet Daroyni, dari Walhi Jakarta kepada wartawan, Selasa (24/8). Kelima LSM itu menilai SK Bupati Bogor No 591/31/Kpts/2001 tentang pemberian izin lokasi untuk pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,. Selan itu, SK Bupati Bogor No 591 itu juga dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) warga sekitar TPST. Menurut Slamet Daroyni, TPST secara teknis pun terjadi kesalahan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

 Pembuatan amdal di TPST tersebut tidak melibatkan masyarakat sekitar yang akan menjadi korban,  kata Slamet Daroyni. Padahal dalam UU No 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pembuatan amdal harus melibatkan warga. Jika rencana pembangunan TPST tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat terpaksa menerima konsekuensi permukiman mereka tercemar limbah.  Hal itu kan melanggar hak asasi manusia, ujarnya.

Karena itu, ia meminta dalam waktu 10 hari, Pemkab Bogor segera mencabut SK tersebut dan dinyatakan batal demi hukum.  Kalau tidak ada respon, kami akan menggugat Pemkab Bogor ke pengadilan, tegasnya. Selain itu, kelima LSM peduli lingkungan itu juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta, untuk tidak membuang sampahnya ke TPST Bojong.  Karena kalau mereka membuang ke sana, berarti mereka merestui pelanggaran yang dilakukan Pemkab Bogor, ujar Slamet Daroyni. Ia menambahkan, jika itu dilakukan, maka semakin nyata kalau pemerintah memang tidak pernah berpihak pada rakyat. Kecaman bukan hanya ditujukan pada Pemkab Bogor, melainkan juga pada PT Wira Guna Sejahtera (WGS) selaku pemrakarsa.

Walhi Jakarta menuding PT WGS tidak konsisten dalam melakukan pembuatan AMDAl. Menurut Slamet Daroyni, awalnya pengelolaan sampah DKI di Bojong dilakukan dengan sistem sanitary landfill. Ternyata, hal itu tidak jadi dan akan menggunakan sistem ballpress. Daam sistem ballpress iini sampah dipadatkan, dan dibulatkan dengan ditutup bahan kedap air. Hal itupun tidak terjadi, karena PT WGS memutuskan akan menggunakan incinerator dalam membakar sampah warga DKI Jakarta.

Slamet Daroyni menyatakan, bukan hanya karakter sampah DKI memang tidak cocok dibakar, melainkan teknologi ini juga tidak ramah lingkungan.  Bahkan di negara maju, dan di negara asalnya sendiri, teknologi ini sudah tidak digunakan, kata Slamet. Ia juga menyebut bahwa PT WGS melakukan kebohongan dengan menyatakan bahwa TPST Bojong sudah siap 90 persen. Padahal, dari fasilitas yang seharusnya ada, belum semuanya tersedia. Ia mencontohkan penampungan air lindi, yang direncanakan ada empat.  Yang ada saat ini baru satu, kata Slamet Daroyni.  Itu kan berarti mereka memang tidak serius dalam mengelola sampah,  ujarnya.

Padahal, tambahnya, fasilitas pengelolaan air lindi ini sangat penting, karena jika tidak segera dibuat, air lindi ini bisa tercecer dan mencemari warga. Sementara itu, Triyasa Cahyasaputra, seorang warga Bojong menyatakan saat ini warga tengah bersiaga satu dalam menjaga kawasan TPST.  Kalau dulu yang ronda cuma dua orang, saat ini banyak orang kami kerahkan untuk menjaga supaya tidak ada truk sampah yang masuk, ujarnya. Bahkan, warga sudah memasang spanduk bertuliskan  Sampah Datang, Warga Perang . Ia menyatakan bahwa warga Bojong tetap tidak mau lahan di sekitar permukiman mereka dijadikan kawasan TPST. Mereka tetap meminta Pemkab Bogor untuk mencabut izin operasi TPST Bojong, dan mengusir PT WGS dari Desa Bojong. Mereka juga meminta Pemda DKI Jakarta, untuk menghargai aspirasi warga Bojong, yang menginginkan lingkungan yang baik, dan sehat.



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 470 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org