Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
61 Politisi Busuk Dipublikasikan

Sumber: Republika | Tgl terbit: Senin, 15 Maret 2004

JAKARTA -- Lembaga ini siap untuk digugat balik. Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk (GN-TPPB) benar-benar meluncurkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) yang mereka kategorikan sebagai politisi busuk. Lewat koran-koranan bernama Sosok, GN-TPPB meluncurkan 61 nama. Aliansi 142 lembaga itu siap digugat balik.

Sosok hanya terdiri atas empat halaman --tapi bertiras 200 ribu eksamplar itu-- memulai debut edisi perdananya pada Jumat (12/3). 'Layakkah Mereka Dipilih?' Tiga kata bernada provokatif itulah yang menjadi headline. Di sebelahnya, ada foto empat serdadu yang sedang membidikkan senapan.

Ada empat kategori politisi busuk yang tertulis di koran hitam putih itu. Pertama, pelanggar HAM (26 nama). Kedua, perusak lingkungan (lima nama). Ketiga, koruptor (25 nama). Keempat, pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan (tujuh nama). Beberapa nama masuk di dua kategori sekaligus.

Caleg politisi busuk itu tak hanya ada di partai-partai lama, tapi juga di partai baru. Partai Golkar pimpinan Akbar Tandjung, mengantongi 19 nama politisi busuk; PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri punya 13 nama; PPP pimpinan Hamzah Haz mengempit 10 nama; dan PAN pimpinan Amien Rais ketiban lima nama.

PKPB --partai baru pimpinan R Hartono, ternyata telah mengoleksi lima nama caleg politisi busuk; PKB pimpinan Alwi Shihab mengantongi tiga nama; PBB pimpinan Yusril Ihza Mahendra punya dua nama; PKS pimpinan Hidayat Nurwahid mendaftarkan dua nama; dan Partai Pelopor pimpinan Rachmawati Soekarnoputri menyumbang satu nama.

Direktur Eksekutif Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), Smita Notosusanto, mengatakan masih banyak nama politisi busuk yang belum tertampung dalam Sosok. Tapi menurutnya, 61 nama yang dipublikasikan itu akan menjadi semacam proof balloon yang memancing reaksi publik untuk memasukkan nama-nama berikutnya.

 Tapi kita publikasikan dulu nama-nama itu, nanti kan masyarakat memberi masukan bahwa si ini dan si itu belum masuk, untuk diterbitkan edisi berikutnya,  kata Smita di Jakarta, Ahad (14/3). Smita mengatakan, Sosok telah terdistribusi di Surabaya, Makassar, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Mataram.

Bagaimana bila si pemilik nama menggugat? GN-TPPB sudah menyadari kemungkinan itu dan telah menyiapkan diri untuk berperkara di meja hijau.  Ada belasan pengacara yang telah siap membantu,  kata Otto K Pratama, Data Base Manajer The Indonesian Human Right Monitor (Imparsial), kemarin (14/3).

Pengacara yang akan turun berperang menghadapi tuntutan hukum politisi busuk itu antara lain mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bambang Widjojanto. Lainnya adalah Direktur Imparsial --dan mantan koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir.

Aliansi lembaga yang tergabung dalam GN-TPPB itu antara lain: Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Imparsial, Cetro, Kontras, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Transparency International Indonesia (TII).

Selain itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah perguruan tinggi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di sejumlah provinsi, LOGOS, Pro Justisia, Gerak Indonesia, LAPAR Makassar, Sarasehan Warga Bandung, KP2KKN Semarang, SORAK Aceh, dan lain-lain.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 615 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org