Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PBB Dinilai Delegitimasi KKP : Kecurangan Unamet di Timor Timur Dibeberkan

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Selasa, 24 Juli 2007

Jakarta, Kompas - Penolakan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hadir dan bersaksi dalam dengar pendapat IV yang tengah digelar Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste merupakan delegitimasi terhadap komisi itu.

Penolakan PBB ini menandakan masyarakat internasional tidak menganggap penting keberadaan dan kerja KKP.

Demikian penilaian sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Human Rights Working Group (HRWG), Elsam, Imparsial, serta International Center for Transitional Justice, di Jakarta, Senin (23/7).

"Ironisnya, selama ini KKP terkesan tidak berusaha agar dapat diterima masyarakat internasional. Ini terlihat dari kerja mereka yang cenderung kurang memerhatikan suara korban yang seharusnya menjadi dasar kerja dalam mencari kebenaran. KKP justru terkesan mencari kebenaran versi pelaku," kata Haris Azhar dari Kontras.

Kecenderungan itu antara lain terlihat dari komposisi mereka yang bersaksi. Dari 48 orang yang diundang untuk bersaksi pada dengar pendapat I-IV, hanya delapan yang merupakan korban. Bahkan, dari delapan orang yang bersaksi di dengar pendapat IV, hanya satu yang merupakan korban, yaitu Domingos Alves, yang adalah korban dari pihak pro-otonomi.

"Oleh karena lebih banyak mereka yang diduga pelaku yang bersaksi, dengar pendapat di KKP lebih banyak dipakai untuk melemparkan tanggung jawab ke pihak lain seperti PBB," lanjut Haris.

Choirul Anam dari HRWG menambahkan, pencarian dokumen yang dilakukan KKP seharusnya berdasarkan empat dokumen yang ada terkait dengan peristiwa yang terjadi di Timor Timur tahun 1999.

Dokumen itu adalah yang dihasilkan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur dan catatan dari Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur di Jakarta. Dua dokumen lainnya adalah yang dihasilkan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste serta dokumen dari Pengadilan Tindak Pidana Serius di Timor Leste.

Jika KKP konsisten pada keempat dokumen itu dan tidak merekomendasikan pengampunan untuk mereka yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat, kemungkinan besar komisi itu mampu menciptakan keadilan dan kebenaran bagi korban. "Di saat yang sama, kredibilitas mereka di mata internasional juga akan meningkat," papar Choirul.

Dibeberkan

Dari Sanur, Bali, dilaporkan, Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (United Nations Mission in East Timor/Unamet) dinilai telah melakukan sejumlah praktik kecurangan pada pelaksanaan jajak pendapat tahun 1999.

"Ironisnya, laporan kecurangan itu tidak pernah diklarifikasi oleh PBB sebagai pelaksana proses jajak pendapat hingga lepasnya salah satu provinsi NKRI itu," kata mantan Bupati Liquica Leoneto Martins dalam kesaksiannya pada hari pertama dengar pendapat IV KKP Indonesia-Timor Leste di Sanur.

"Saya boleh menyatakan kecurangan Unamet itu benar adanya. Apa yang mereka lakukan itu merupakan penyebab utama lepasnya Timor Lorosae dari NKRI yang saya cintai," ujarnya.

Martins menyatakan, sedikitnya ada tiga praktik kecurangan yang dilakukan Unamet, antara lain adanya upaya menghalangi lembaga pemantau dari Forum Rektor dan Polri memantau dari jarak dekat di sekitar kotak suara serta melangsungkan penghitungan suara lebih cepat beberapa jam dari kesepakatan semula.

Namun, pernyataan itu dibantah David Ximenes, mantan petinggi CNRT yang menjadi saksi kedua dalam dengar pendapat itu. Ximenes menyatakan, isu kecurangan itu sengaja diembuskan oleh pihak prointegrasi. Tujuannya adalah mengurangi legitimasi Unamet maupun proses jajak pendapat itu sendiri.

"Ada upaya juga untuk menggagalkan jajak pendapat itu, antara lain dengan mengembuskan kecurangan oleh Unamet. Peristiwa bumi hangus pun dilakukan untuk mendukung propaganda kecurangan itu," kata Ximenes. (nwo/BEN)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 317 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org