Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pengacara Pollycarpus Ajukan Protes pada Ketua TPF Munir

Sumber: Republika | Tgl terbit: Jumat, 18 Maret 2005

JAKARTA -- TPF adalah lembaga penyelidik dan bukan penyidik. Kuasa hukum Pollycarpus dan ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Munir terlibat perang 'urat syaraf'. Kuasa Hukum Pollycarpus, Suhardi Somomoeljono, mengklaim ketua TPF Brigjen Pol Marsudi Hanafi melakukan intervensi dalam pemeriksaan kliennya. Pasalnya, kata dia, Marsudi ikut serta dalam pemeriksaan Pollycarpus pada Rabu (16/3) lalu. "Menurut saya, TPF Munir itu bukan penyidik, tapi penyelidik. Oleh karena itu, agar nanti tak menimbulkan pro dan kontra, hari ini saya langsung menulis nota protes yang ditujukan ke Kapolri dengan tembusan pada Presiden," ujar Suhardi, Kamis (17/3) kepada pers.

Menurut Suhardi, dalam Hukum Acara Pidana sudah ada batas pembeda antara penyidik yang bersifat projustisia. "Sedangkan penyelidik buatan Presiden itu bertugas memberi kontribusi data," ujarnya. Lebih jauh Suhardi menyesalkan sikap Marsudi yang mendampingi dan mendengarkan pemeriksaan penyidik Polri. "Meskipun dia tak ikut mengajukan pertanyaan, menurut saya, itu bagian dari intervensi," tudingnya. Suhardi menambahkan, dalam nota protes itu ia menanyakan apakah boleh ketua TPF Munir ikut serta saat pemeriksaan Pollycarpus. "Lalu, mendengarkan dan melihat berita acara pemeriksaan (BAP) oleh penyidik," jelasnya.

Ketika Suhardi hendak masuk ke gedung Bareskrim, secara kebetulan, Marsudi sedang berjalan keluar dari Bareskrim. Keduanya terlihat tak bertegur sapa. Marsudi sendiri menyatakan, kehadirannya dalam pemeriksaan bukan sebagai bentuk intervensi. "Saya penyidik, saya kesana bukan sebagai TPF. Saya penyidik, kalau dia keberatan ajukan saja ke pengadilan," tantangnya.

Marsudi menegaskan, kehadirannya dalam pemeriksaan bukan untuk mencampuri pemeriksaan. Disinggung apakah hal itu bisa menimbulkan dualisme, ia mengaku mampu menempatkan diri sebagai penyidik dan bukan sebagai ketua TPF Munir. "Saya punya kewenangan penyidikan tapi tidak saya gunakan. Ini gedung saya. Siapa yang marah kalau saya ke sini. Kalau ini dipermasalahkan, apa boleh saksi didampingi pengacara dalam kasus ini?" cetusnya.

Sementara itu, pemeriksaan Pollycarpus pada Rabu lalu berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Hingga kemarin, Pollycarpus sudah menjawab sekitar 100 pertanyaan. "Semua pertanyaan memberatkan Polly karena ini saksi terakhir dari 90 saksi. Logikanya keterangan 90 saksi itu di cross-check dengan keterangan Polly," ungkap Suhardi. Dalam pemeriksaan Rabu, kata Suhardi, materi pertanyaan, antara lain, surat-surat tugas Pollycarpus, siapa yang mengeluarkan surat, yang mengetik, dan siapa yang menjemputnya saat tugas. "Jadi, sangat substansi," lanjutnya.

Suhardi mengaku hingga kemarin Pollycarpus masih diinapkan di Bareskrim Mabes Polri. "Tapi, dia tidak ditahan. Masih sebagai saksi. Ia diinapkan karena faktor keamanan dan untuk perlindungan," kilahnya. Kalangan LSM HAM meminta Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir untuk menindaklanjuti informasi menyangkut keterlibatan anggota BIN.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Imparsial, YLBHI, dan PBHI mengungkapkan adanya beberapa sumber tepercaya yang mereka terima yang menyebutkan adanya informasi tentang keterlibatan itu. Direktur Ekskutif Imparsial Rachland Nashidik mengharapkan agar mantan Dirut Garuda Indra Setiawan berani mengungkap semua yang terjadi di balik pembunuhan Munir. Kini mantan Dirut Garuda itu tidak lagi mendapat dukungan dari DPR, pemerintah, maupun Garuda sendiri.



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 248 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org