Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Gagal, Rencana Pertemuan TPF dan BIN

Sumber: Republika | Tgl terbit: Jumat, 01 April 2005

Jakarta-RoL -- Surat Undangan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, kepada Kepala BIN Syamsir Siregar, tak mendapat sambutan baik.

Jum'at (1/4), BIN tidak memenuhi undangan TPF untuk bertemu di Kantor Komnas Perempuan yang juga Kantor Sekretariat TPF, sebagimana direncanakan. Anggota TPF Rachland Nashidiq mengungkapkan, ini ketiga kalinya BIN menggagalkan pertemuan dengan alasan yang tidak jelas. "Kemarin, kami (TPF-Red) mendapat jawaban dari BIN agar pertemuan ditunda.

Untuk itu TPF akan mengirim lagi surat undangan lagi agar bertemu pada Rabu (6/1)," ujarnya kepada Republika Jum'at (1/4). Sesuai undangan, rencananya pertemuan antara TPF Kasus Munir dan BIN akan berlangsung pukul 14.00 Wib. Penentuan lokasi pertemuan pun, kata Rachland sudah mempertimbangkan aspek netralitas. TPF tidak memilih kantor sekretariat TPF kedua yang ada di Bareskrim Mabes Polri. "Kalau pertemuan di Mabes Polri, nanti bisa ada tendensi-tendensi politis," katanya. Kendati netral, toh BIN tetap tidak bisa datang.

Rachland mengakui, BIN menghendaki pertemuan dengan TPF di kantor BIN. Namun kepastian tentang kapan pertemuan itu, tidak bisa dipastikan. Sebagai lembaga yang sama-sama dibentuk berdasarkan Keppres, maka antara TPF dan BIN seharusnya bisa bekerjasama. Apalagi presiden Yudhoyono sendiri, sudah menyatakan agar lembaga intelejen itu membantu penyelidikan kasus Munir.

Koordinator KontraS yang juga anggota TPF kasus Munir, Usman Hamid, membenarkan adanya permintaan BIN agar pertemuan diadakan di Kantornya. Kepala BIN mengusulkan agar pertemuan berikutnya dilakukan pada Selasa (5/4/2005). "TPF masih membicarakan masalah itu."

Dua hari sebelumnya, jajaran direksi PT Garuda sudah menyerahkan sejumlah dokumen penting ke TPF. Penyerahan dokumen terkait standar operasional prosedur (SOP) dan sejumlah data penting lain itu, menurut Rachland, sangat membantu kerja TPF.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 255 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org