Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kejaksaan Agung Dinilai Lalai

Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2005

JAKARTA -- Tidak diterimanya permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas keputusan pengadilan HAM Ad Hoc kasus pelanggaran HAM Timtim, menimbulkan kecurigaan sejumlah kalangan. Rabu (9/3), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Elsam, dan IKOHI memandang penolakan Mahkamah Agung (MA) atas kasasi ini menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan HAM di Indonesia.

Menurut Kontras, ada kesalahan yang dilakukan pihak jaksa penuntut umum tentang tidak diterimanya kasasi ke MA. Jaksa penuntut umum Ad Hoc, Gabriel Simangunsong, tidak mengajukan memori kasasi. Alasan tidak adanya memori kasasi inilah yang menyebabkan MA tidak bisa menerima kasasi yang diajukan. Sedangkan Kejaksan Agung sendiri menggunakan dalih kalau mereka belum mendapat salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timtim pada 7 Maret 2005.

Ketiga LSM memandang ada dua masalah serius yang diremehkan aparat hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timtim pada 1999. Pertama, penanganan kasus ini menunjukkan kalau sistem pengadilan HAM Indonesia dan mekanisme di dalamnya, sangat buruk. Kedua, kegagalan pemerintah melakukan penuntutan para pelaku pelanggaran HAM berat di Timtim semakin membuka peluang dilaksanakannya mekanisme internasional untuk mengadili dan meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran HAM di sana.

Eks Tapol Gugat Empat Mantan Presiden RI dan SBY

JAKARTA -- Sebanyak 14 mantan tahanan politik (tapol) yang mengaku terkena stigma PKI melakukan gugatan class action terhadap empat mantan presiden RI, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satu di antara ke-14 orang tersebut adalah budayawan ternama Indonesia, Pramudya Ananta Toer. Gugatan class action ini didaftarkan ke PN Jakarta Pusat, Rabu (9/3) dan diterima diterima oleh Ketua Panitera Muda Perdata PN Jakarta Pusat, Mujahid. Mereka yang digugat adalah Presiden SBY sebagai tergugat pertama, Megawati Soekarnoputri sebagai tergugat kedua, tergugat ketiga adalah Abdurrahman Wahid, tergugat keempat adalah Habibie, dan tergugat kelima adalah Soeharto.

Dalam berkas gugatannya, mereka menggugat Soeharto karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) mereka, karena telah melakukan penangkapan dengan alasan yang tidak jelas terhadap mereka yang dituduh terlibat Gerakan G30S/PKI. Selain itu Soeharto juga dianggap telah membuat mereka kehilangan pekerjaan, dan merampas harta benda mereka.

Sementara pada para mantan presiden, dan Presiden SBY, eks tapol ini menggugat karena mereka tidak diberikan jaminan perlindungan sehingga mereka tetap hidup dalam penderitaan, dan sulit mendapat pekerjaan. Mereka juga tidak mendapatkan pemulihan terhadap hak-hak mereka yang terampas selama masa pemerintahan Soeharto.

Pengungkapan Kasus Munir Gunakan Jalur Diplomasi

JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Aryanto Budihardjo mengatakan pengungkapan kasus kematian Munir akan menggunakan jalur diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan Belanda. "Jalur diplomasi itu ditempuh untuk dapat memeriksa saksi-saksi yang berada di Belanda," katanya di Jakarta, Rabu (9/3). Sebelumnya, Mabes Polri telah mengirimkan tim ke Belanda yang berkoordinasi dengan Kedubes Indonesia di Belanda untuk memeriksa saksi-saksi warga negara Belanda itu.

Tim yang bertugas selama dua minggu tersebut bertujuan melakukan pemeriksaan di antaranya terhadap dua orang saksi berinisial L dan ELSG yang duduk berdekatan di dalam pesawat dengan almarhum Munir. "Namun, anggota Polri kembali dengan hasil yang nihil," katanya. Saksi-saksi itu juga telah berjanji akan datang ke Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan, namun mereka tidak datang.Karenanya, lanjut Anang, Mabes Polri baru memeriksa saksi-saksi yang berada di Indonesia serta manajemen dan kru PT Garuda Indonesia.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 285 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org