Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
LSM Tolak Koter Ditambah

Sumber: Republika | Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2005

JAKARTA -- Pertahanan Indonesia seharusnya bertumpu pada basis maritim, bukan basis darat. Rencana pengembangan komando teritorial yang dilakukan TNI AD, mendapat tentangan sejumlah LSM. Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil yang terdiri dari Kontras, Imparsial, ProPatria, Elsam, YLBHI, menolak rencana pengembangan komando teritorial (koter) oleh TNI AD di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut Koordinator Kontras, Usman Hamid, sebagai negara kepulauan, pertahanan Indonesia seharusnya bertumpu pada basis maritim, bukan basis darat. "Tidak bisa TNI AD melakukan pengembangan seenaknya saja," kata Usman dalam jumpa pers bersama Koalisi di Jakarta, Rabu (30/3). Hadir dalam jumpa pers itu Andi Wijayanto (FISIP UI), Amirudin (Elsam), Jaleswari Pramodawardani (LIPI), Munarman (YLBHI), Hari Prihatono (ProPatria), Usman Hamid (Kontras).

Pembentukan dan pengembangan pertahanan menurut Direktur ProPatria, Hari Prihandono, seharusnya dilakukan secara integral dan menjadi kerangka bagian dari reformasi TNI dengan mempertimbangkan kondisi geografis, ancaman yang muncul, dan perkembangan teknologi persenjataan. Koalisi berpendapat, seharusnya, langkah yang dilakukan untuk pengembangan pertahanan adalah melakukan efektivitas penggunaan anggaran. Jadi, bukannya menambah koter yang justru memboroskan anggaran. Apalagi, koter tidak relevan dalam strategi pertahanan perang modern.

Sementara pengamat militer LIPI, Jaleswari Pramodawardani, mengatakan penambahan koter akan berimplikasi terhadap penambahan anggaran negara. Penambahan itu terutama berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun satu makodim (markas komando distrik militer) atau makorem (markas komando resor militer).

Ditambahkan Jaleswari, pembangunan koter pun tidak merespons kebutuhan strategi pertahanan yang harus didesain berdasarkan kondisi geografis Indonesia yakni meningkatkan kekuatan laut. Koalisi menilai, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Djoko Santoso telah melewati batas kewenangannya. Karena, seolah-olah KSAD menempatkan diri sebagai pihak yang berhak melakukan evaluasi terhadap seluruh kekuatan angkatan terkait dengan pernyataannya pada 22 Maret lalu di DPR.

Padahal, mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI, pengembangan postur TNI dibangun dan dipersiapkan sesuai kebijakan pertahanan negara. Bukan atas keputusan kepala staf angkatan. Dalam hubungan ini, menurut koalisi, Menteri Pertahananlah yang berhak mengambil keputusan soal strategi pertahanan negara.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai pengembangan Koter itu tidak masalah. Kebijakan itu masih beralasan mengingat wilayah Indonesia cukup luas, dan membutuhkan pertahanan dan pengamanan yang baik. Koter salah satu cara pengamanan wilayah itu. "Terutama pengendalian konflik yang terjadi di luar Jawa," kata Juwono.

TNI AD Tambah 22 Koter

TNI AD akan menambah 22 markas komando teritorialnya di seluruh wilayah Indonesia. Penambahan itu terdiri dari 19 Makodim dan tiga Makorem. Penjelasan itu diungkapkan oleh KSAD Letjen Djoko Santoso di Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (22/3) lalu.

Menurut KSAD, TNI AD menggunakan strategi pertahanan negara di darat. KSAD juga menjelaskan, TNI AD akan mengembangkan satuan terpusat yakni 1 Divif Kostrad di Sorong Kompleks, Abepura Kompeks, dan Sulut. Sedangkan untuk satuan-satuan kewilayahan, menurut KSAD, TNI AD akan mengembangkan tiga Makorem, masing-masing di Riau, Bangka Belitung, dan Marauke. Serta, sambung dia, 19 Makodim.

Secara normatif, tugas komando teritorial adalah menyiapkan daerah dengan segala potensinya sebagai kekuatan pertahanan yang mampu mendeteksi secara dini segala kemungkinan bahaya dan ancaman terhadap negara. Inti kekuatannya adalah unsur masyarakat terlatih guna menambah kemampuan pertahanan yang dipelopori TNI.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 299 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org