Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

Koalisi Kawal AICHR Pastikan Proses Seleksi Transparan dan Akuntabel
Tgl terbit: Senin, 17 September 2018
[Jakarta, 17 September 2018] ? Koalisi masyarat sipil akan mengawal proses pemilihan Komisi HAM Antar-pemerintah ASEAN (AICHR) yang sedang berlangsung dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Koalisi kawal AICHR menyambut baik pengumuman Kementerian Luar Negeri pada tanggal 14 September 2018 tentang daftar kandidat perwakilan AICHR yang telah lolos seleksi administrasi yakni: Dinna Wisnu, Patricia Rinwigati, Roichatul Aswidah, dan Yuyun Wahyuningrum. Dengan mengawal seleksi ini, Koalisi ingin memastikan bahwa wakil Indonesia untuk AICHR periode 2019-2021 memiliki kompetensi, integritas, kapasitas, independensi dan perilaku unggul untuk dapat melindungi dan mempromosikan persoalan HAM di kawasan.


Memperingati Peristiwa Tanjung Priok 1984 ?34 Tahun Sudah! Haruskah Keadilan Dibutakan??
Tgl terbit: Kamis, 13 September 2018
Tiga puluh empat tahun silam, tepatnya pada 12 September 1984 terjadi sebuah peristiwa yang dikenal sebagai peristiwa Tanjung Priok. Pada momentum penting ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan korban Tanjung Priok mengingatkan kembali Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan bermartabat.


14 Tahun Terbunuhnya Munir: Presiden dan Kapolri Jangan Tunda (Lagi) Mengungkap Konspirasi Pembunuhan Munir
Tgl terbit: Jumat, 07 September 2018
Empat belas tahun negara masih gagal mengungkap dalang pembunuh Munir. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus pembunuhan Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masih sebatas janji tanpa bukti. Menjelang akhir periode pemerintahan yang dipimpinnya tidak ada kemajuan dalam pengungkapan kasus ini. Pernyataan Presiden justru bertolak belakang dengan tindakan yang ditujukan pemerintah. Ketidakjelasan keberadaan dokumen penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya Munir sengaja diabaikan, dihilangkan atau setidak-tidaknya tidak diketahui status dan keberadaanya. Sejalan dengan itu, Presiden terus menghindar untuk menggunakan otoritas politiknya dalam mendukung pengungkapan kasus Munir, termasuk mengabaikan kewajibannya untuk mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada masyarakat.


Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia Segera Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa!
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2018
Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) dan perwakilan keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998, pada hari ini tanggal 30 Agustus, bersolidaritas dengan seluruh negara-negara di dunia, memperingati hari anti penghilangan paksa sedunia. Sebagai sebuah tindakan kejahatan yang terklasifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), menyitir pendapat dari Geoffrey Robertson, seorang pengacara hak asasi manusia, kejahatan penghilangan paksa merupakan kejahatan yang terberat dari seluruh jenis kejahatan. Praktek ini dilaksanakan pada setiap negara yang menerapkan politik otoritarianisme, despotisme dan militerisme sebagai sebuah keniscayaan dalam menjaga stabilitas keamanan suatu negara dengan cara melakukan penangkapan, penculikan, penahanan dan juga tindakan lainnya yang merampas kemerdekaan seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut berada di luar perlindungan hukum.


30 August 2018, International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Surface the missing, punish the perpetrators, end enforced disappearances
Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2018
Today is the International Day of the Victims of Enforced Disappearances. This day was first commemorated by families of victims of enforced disappearances in Latin America during the founding of the Latin American Federation of Associations of Relatives of Disappeared-Detainees (FEDEFAM) in San Jose, Costa Rica in 1981. Three decades later, the UN officially recognized this day to pay tribute to thousands of victims of enforced disappearances in the world.


Presiden Joko Widodo Jangan Bungkam Kasus Pembunuhan Munir ?Temukan dan Umumkan Hasil Penyelidikan TPF Munir?
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2018
Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib masih masih menyisakan misteri, negara bungkam dalam penyelesaian dan pengungkapan kebenaran terkait siapa dalang di balik pembunuhan Munir yang menggunakan racun arsenik pada 7 September 2004 lalu. Pada tanggal 22 Desember 2014 Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir serta mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat.


KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, AJAR, Suciwati "Pollycarpus Bebas, Pengungkapan Kasus Munir Masih Gelap"
Tgl terbit: Rabu, 29 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, Setara Institute, Asia Justice and Rights (AJAR) dan Suciwati merespon bebasnya Pollycarpus Budihari Priyanto, salah satu aktor yang terlibat dalam kasus pembunuhan Alm. Munir, tepat (pada hari ini) tanggal 29 Agustus 2018. Sebelumnya, Pollycarpus yang divonis 14 tahun penjara oleh Pengadilan ini telah mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM pada 28 November 2014. Bebasnya Pollycarpus bukan tanpa kritik, mengingat Pollycarpus bukan saja mendapatkan remisi yang berlimpah yakni 4 tahun, 6 bulan dan 20 hari tetapi juga tetap tidak mampu mengungkap siapa dalang dibalik pembunuhan Alm. Munir.


Laporan Akhir Hasil Penelitian atas Keputusan Ombudsman Menetapkan Tidak Ada Maladministrasi dalam Kasus Vaksin Palsu
Tgl terbit: Selasa, 21 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan keluarga korban vaksin palsu melalui surat ini bermaksud menyampaikan keberatan atas hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai kasus vaksin palsu. Berdasarkan LAHP yang kami terima pada Juni 2018, Ombudsman menyampaikan bahwa tidak ditemukan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.


Peringatan 13 Tahun Nota Kesepahaman Helsinki ?Menjaga Marwah dalam Melanjutkan Proses Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Aceh?
Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2018
Dalam kesempatan 13 tahun peringatan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Helsinki (selanjutnya disebut dengan Mou Helsinki), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk terus mengupayakan kewajibannya dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Aceh dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang (guarantee of non-recurrence).


Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi: Hentikan Rotasi dan Mutasi Tidak Wajar di KPK
Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2018
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan rotasi dan mutasi jabatan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi ketentuan dan kepatutan. Patut diduga rotasi dan mutasi tidak wajar tersebut merupakan bentuk dari tindak lanjut dari strategi Kuda Troya lanjutan yang berupaya untuk melemahkan KPK dari dalam. Selain harus sesuai dengan prosedur, rotasi dan mutasi seharusnya mempertimbangkan rekam kerja, kapasitas, waktu yang tepat, serta proses yang akuntabel. Jangan sampai rotasi dan mutasi dilakukan tanpa pertimbangan tersebut, terlebih jika terdapat alasan ketidaksukaan, kedekatan, atau bahkan sengaja memperlemah jabatan strategis tertentu.


Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Sukoharjo: Hukum Tajam Ke Bawah, Tumpul Ke Atas
Tgl terbit: Senin, 13 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No 292/Pid.B/2018/PN.Smg dan 293/Pid.B/2018/PN.Smg yang menjatuhkan vonis penjara pada kelima aktivis lingkungan yang aktif menolak keberadaan PT RUM yang dinilai telah mencemari lingkungan melalui udara dan juga air atas akifitas produksi pabrik rayon PT RUM


Kriminalisasi Aktivis Lingkungan Sukoharjo: Hukum Tajam Ke Bawah, Tumpul Ke Atas
Tgl terbit: Sabtu, 11 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No 292/Pid.B/2018/PN.Smg dan 293/Pid.B/2018/PN.Smg yang menjatuhkan vonis penjara pada kelima aktivis lingkungan yang aktif menolak keberadaan PT RUM yang dinilai telah mencemari lingkungan melalui udara dan juga air atas akifitas produksi pabrik rayon PT RUM
Label : Konflik SDA Lain-lain kontras

Seleksi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban: Mewujudkan LPSK yang Lebih Proaktif dan Progresif dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan Bagi Saksi dan Korban
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara khusus melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode 2018 ? 2023. Pemantauan ini dilakukan KontraS sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil untuk mengawasi kerja lembaga negara, khususnya LPSK yang memang memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan perlindungan, baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.


Koalisi Masyarakat Sipil (Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, ILR, PSHK, Setara Institute, Elsam, ICJR, PBHI, HRWG) ?MENYIKAPI PERPRES PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME?
Tgl terbit: Senin, 06 Agustus 2018
Setelah revisi UU Penanganan Tindak Pidana Terorisme disahkan oleh DPR, Presiden diminta untuk membuat Perpres mengenai pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Pasal 43I UU Penanganan Tidank Pidana Terorisme menyebutkan bahwa; 1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme adalah merupakan bagian dari operasi militer selain perang; 2) Dalam mengatasi aksi terorisme dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.3) Ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan presiden (Perppres).


Copot Wiranto dan Bentuk Pengadilan HAM sebagai Solusi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat.
Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2018
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan korban dan masyarakat sipil lainnya melakukan aksi di depan Kemenkopolhukam untuk menolak konsep DKN (Dewan Kerukunan Nasional) dan Tim Terpadu Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 156 Next All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org