Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Mendesak Satgas Memutus Loyalitas Ganda Penegak Hukum

Tgl terbit: Senin, 11 Januari 2010

Mendesak Satgas Memutus Loyalitas Ganda Penegak Hukum

KontraS memberi apresiasi atas sidak yang dilakukan Satgas Mafia Hukum di Rutan Pondok Bambu. Sidak tersebut telah mampu mengkonfirmasi rahasia umum (pengetahuan publik) selama ini tentang perlakuan istimewa para narapidana yang memiliki kekuatan finansial atau hubungan politik tertentu.

Menurut Kontras, dalam prakteknya fasilitas istimewa tak sebatas fasiltas mewah dalam ruang Rutan namun juga dapat berupa fasilitas “cuti sakit” untuk beraktifitas di luar penjara, pemberian remisi, serta proses asimilasi yang semuanya rentan kolusi.

Pemberantasan mafia hukum yang berlangsung di rutan harus menjadi prioritas Satgas. Tapi, Kontras mengingatkan Satgas untuk memberi perhatian pada praktek mafia hukum yang berlangsung dalam hubungan kolutif antara dua aktor utama, yaitu konglomerat hitam dan pengacara hitam. Dua aktor ini  kerap memberikan “bantuan” material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum.

Relasi kolutif ini pada akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi pemberi bantuan dan kepada lembaga penegak hukum. Hal ini telah menjadi masalah serius sehingga penegakan hukum di negeri ini kerap berlawanan dengan keadilan.

Kami masih ingat bagaimana peseteruan Susno Duadji dengan KPK berawal dari penyadapan KPK yang berisi percakapan Pengacara Budi Sampoerna, Lucas dengan Kabareskrim Susno Duadji, untuk mencairkan uangnya di Bank Century secara jangga. Begitu pula pada kasus Anggodo, percakapan anggodo dengan aparat penegak hukum penuh dengan hubungan kolutif mengatur proses hukum serta janji/pemberian bantuan baik dalam bahasa yang terang maupun disumirkan dengan istilah-istilah.

Pada kasus lain, Susandi alias Aan mantan karyawan PT. Maritim Timur Jaya (anak perusahaan Artha Graha grup) hal serupa kembali terjadi. Aan (14/12/2009) diintrograsi oleh 3 penyidik polda maluku (salah satunya Direktur Kriminal Umum Polda Maluku) digedung Artha Graha dengan hanya mengenakan celana dalam setelah sebelumnya dianiaya oleh salah seorang pimpinan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penting menurut kami Satgas merumuskan pola dari praktek mafia hukum selama ini, melakukan langkah-langkah shock therapy  agar tak ada lagi pihak berkepentigan yang bisa memboncengi penegak hukum. Satgas harus merumuskan sanksi yang tegas, kebijakan yang efektif untuk menutup ruang kolusi antara penegak hukum dan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi/kelompok sehingga tidak ada lagi loyalitas ganda.

Jakarta, 11 Januari 2010

 

Usman Hamid
Koordinator KontraS

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,414 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org