Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Habibie Tuding Kofi Annan Ingkar Janji

Sumber: SEPUTAR-INDONESIA.COM | Tgl terbit: Rabu, 28 Maret 2007

JAKARTA (SINDO) – Mantan Presiden BJ Habibie menuding mantan Sekjen PBB Kofi Annan ingkar janji pada peristiwa kekerasan sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Leste 1999.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia- Timor Leste Achmad Ali setelah Habibie melakukan klarifikasi dengan KKP kemarin. Kofi Annan tiba-tiba mempercepat pengumuman hasil jajak pendapat pada 4 September, padahal telah ada kesepakatan pengumumannya dikeluarkan 7 September 1999. Pengumuman yang mendadak itu turut memicu terjadinya kerusuhan dan kekacauan di Timor Leste saat itu.

Kepada KKP, Habibie juga mengatakan awalnya dia tidak setuju dilakukan darurat militer di Timor Leste,melainkan hanya menawarkan darurat sipil sebelum pengumuman hasil jajak pendapat. Namun,saran itu tidak diterima Kofi Annan dan akhirnya diberlakukan darurat militer sebelum 7 September 1999. Atas penjelasan Habibie, KKP berencana mengundang Kofi Annan agar bisa dimintai keterangan. Achmad Ali mengatakan, kedatangan Kofi Annan memang diperlukan agar bisa lebih memperjelas kasus yang pernah terjadi di Timor Leste.

”Kalau ada waktu, Kofi Annan akan diundang. Itu ide yang bagus yang bisa kami sarankan pada rapat pleno KKP,” katanya, di Jakarta, kemarin. Usulan mengundang Kofi Annan, menurut Ali, sebagai klarifikasi pernyataan BJ Habibie. Apalagi,pengumuman mendadak yang dikeluarkan Kofi Annan turut memicu terjadinya kerusuhan dan kekacauan di Timor Leste. Namun, untuk mendatangkan Kofi Annan butuh waktu lama.

Sementara itu, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Edwin Partogi menyangsikan kewenangan KKP yang berencana mendatangkan Kofi Annan. Menurut dia, pengakuan integritas KKP di mata dunia internasional juga perlu dilihat sebelum rencana pemanggilan dilakukan. “Yang jadi pertanyaan, apakah KKP bisa mengundang seseorang yang bukan warga negara Indonesia, dan Timor Leste. Lalu, apakah KKP juga diakui oleh dunia internasional,”ungkapnya.

Meski KKP berhasil mendatangkan Kofi Annan, Edwin juga masih mempertanyakan efektivitas rencana itu. Sebab, kata dia, masih harus dipertanyakan apakah jadwal dimajukannya hari pengumuman hasil jajak pendapat merupakan alasan utama terjadinya kerusuhan.“Justru, yang harus dilakukan adalah melihat secara lebih dalam latar belakang munculnya kekerasan di Timor Leste,” ujarnya. (kholil/ant)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 530 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org