Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penolakan DPR Bentuk Pengadilan Ad Hoc HAM Undang Reaksi Keras

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Rabu, 07 Maret 2007
Laporan Wartawan Kompas Wisnu Dewabrata

JAKARTA, KOMPAS--Penolakan mayoritas fraksi di dalam DPR untuk mengungkap kasus Trisakti, Semanggi I dan II, serta Kerusuhan Mei 1998 mendapat reaksi keras dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati penegakan hak asasi manusia (HAM).

Sejumlah LSM saat ditemui terpisah menilai penolakan DPR membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc dengan berbagai alasan itu, selain menunjukkan ketidakpahaman juga memperlihatkan ketidakpekaan DPR terhadap upaya penegakan HAM , terutama bagi para keluarga korban.

"Sejak awal memang tidak ada yang berniat serius, entah dari DPR apalagi eksekutif. Hasil rapat Badan Musyawarah DPR kemarin itu menunjukkan ’wajah’ DPR sebenarnya, yang memang tidak punya kemauan dan niat menuntaskan kasus ini," ujar Haris Azhar dari Kontras.

Menurut Haris, semua pihak yang terlibat dan seharusnya berkewajiban menuntaskan semua kasus tadi punya "cara" yang berbeda-beda justru untuk menjadikan masalah ini buntu dan tidak selesai.

"Kejaksaan Agung caranya dengan menafsir-nafsirkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc, Presiden dengan cara ’berdiam diri’, Komnas HAM dengan mencoba mau menginternasionalisasi, nah kalau DPR dengan cara memperumit dan memolitisasi  prosedur," ujar Haris.

Menurut Haris, sikap standar ganda atau muka dua DPR juga tampak saat berada di Komisi III, dengan terkesan bersikap "manis" dan akomodatif terhadap para korban dan keluarganya, sementara saat berada di tingkat lain seperti Bamus DPR mereka "menelikung" para korban pelanggaran HAM.

Tidak kedaluarsa 

Saat ditemui di tempat terpisah, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen, juga menyampaikan kekecewaannya. Dia menilai kondisi seperti sekarang ini menunjukkan pemerintah dan DPR belum demokratis dan menjunjung penegakan HAM.

"Sekarang harapannya tinggal menunggu ada perubahan dari pemerintahan dan DPR baru, yang terpilih hasil Pemilu mendatang. Hal itu karena pemerintahan sekarang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Satu-satunya yang masih bisa kita harapkan, kasus pelanggaran HAM tidak akan pernah mengenal kedaluarsa," ujar Patra.



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 751 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org