Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan bersama masyarakat sipil
AGENDA HUKUM & HAM PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2009



Tgl terbit: Rabu, 05 Agustus 2009

AGENDA HUKUM & HAM PEMERINTAHAN HASIL PEMILU 2009

Pada 25 juli 2009, KPU telah menyatakan bahwa Indonesia telah mendapatkan presiden terpilih yang baru untuk lima tahun ke depan. Kenyataan ini tak berselang lama dengan terpilihnya para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif periode 2009-2014.

Meskipun masih terjadi perdebatan bahkan sengketa antar pasangan kandidat Presiden/Wakil Presiden mengenai pernyataan KPU itu, kami sebagai representasi dari masyarakat sipil ingin memaknai hasil pemilu itu dengan semangat yang positif, termasuk saat sengketa antar kandidat pasca pernyataan KPU telah beranjak ke arena hukum MA dan MK. Kami menghormati proses hukum yang berjalan.

Kami berketetapan hati pula untuk menyampaikan aspirasi kami jauh-jauh hari karena dua alasan : 1) Rakyat Indonesia telah mempercayakan masa depannya kepada Presiden dan Legislator terpilih untuk lima tahun ke depan. 2) Selama era kampanye setiap kandidat telah menyampaikan berbagai janji kebijakan strategis maupun operasional yang bisa disegerakan.

Untuk itu kami berada dalam posisi menempatkan diri sebagai pengawal dari kepercayaan yang telah diberikan rakyat itu.

Kami menyadari bahwa tidak seluruh janji-janji di masa kampanye benar-benar bisa direalisasikan. Namun demikian realisasi janji-janji itu pondasinya bisa tercermin dari 100 hari pertama kerja. Jika dalam waktu itu tidak mendapatkan langkah-langkah riil yang mendatangkan optimisme, maka jalan pemeritahan akan biasa-biasa saja.

Dalam kesempatan ini kami ingin menggarisbawahi beberapa langkah kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Baru sebagai pondasi jika ingin menumbuhkan semangat dan keoptimisan rakyat terhadap kehadiran Presiden terpilih dengan kabinet barunya.

Ada pun agenda itu adalah Presiden terpilih dan legislator terpilih merumuskan kebijakan awal guna menyelesaikan sejumlah masalah besar di bidang supremasi hukum dan hak asasi manusia, yang antara lain mengenai;

Pertama, selesaikan tragedi semburan lumpur di Porong, Sidoarjo akibat kesalahan operasional PT Lapindo. Langkah yang kami usulkan adalah pemerintah bersama aparat hukum menyita aset-aset Lapindo guna memastikan pembayaran gantirugi dan pemenuhan hak-hak dasar korban Lapindo khususnya bagi perempuan dan anak yang selama ini terabaikan, serta melakukan mobilisasi segera penutupan semburan lumpur. Hal ini harus bisa menalangi kewajiban PT Lapindo dalam membayar seluruh harga tanah dan bangun mereka yang menjadi korban.

Kedua, perlindungan buruh migran. Presiden terpilih memerintahkan Menteri Tenaga Kerja agar serius melindungi para tenaga kerja, terutama yang dikirim ke luar negeri. Menteri terkait harus mau turun kelapangan menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh migran. Dalam hal ini semua Duta Besar yang bertugas di negara-negara tujuan buruh migran dapat diminta untuk membentuk layanan terpadu bagi perlindungan terhadap hak-hak buruh migran, termasuk menyediakan fasilitas shelter yang memadai;

Ketiga, menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun mekanisme independen lainnya untuk penegakan HAM yang telah dibentuk oleh negara. Selanjutnya mengambil langkah tegas yang operasional tentang penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Untuk pengadilan HAM, Presiden sebagai kepala negara perlu segera mempersiapkan Keppres untuk pembentukan Pengadilan HAM ad hoc guna memeriksa perkara yang telah dilimpahkan Komnas HAM ke Jaksa Agung, diantaranya 1) Tragedi TSS (berkas 2002); 2) Tragedi Mei (berkas 2003); 3) Tragedi wamena dan Wasior (berkas 2004); 4) Tragedi orang hilang & Penghilangan paksa (berkas 2007); 5) Tragedi Talangsari (berkas 2008). Jaksa Agung selalu menolah dengan alasan belum ada pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk untuk memeriksa perkara. Jika presiden mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM ad hoc, maka tidak ada alasan bagi Jaksa Agung menolak untuk memeriksa. Atau Presiden menunjuk Jaksa Agung baru sama sekali dalam kabinet mendatang.

Untuk rekonsiliasi, Presiden harus sesegera mungkin merampungkan RUU KKR yang baru agar langkah-langkah pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bisa ditempuh untuk menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga serta bisa menjadi dasar reintegrasi di Aceh dan Papua. Korban dan keluarganya telah terlalu lama menderita akibat aturan hukum mengenai rekonsiliasi yang tidak ada setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2007.

Sebagai Kepala Negara mengajak bangsa Indonesia untuk menjadikan masa lalu, termasuk pengalaman pelanggaran HAM, sebagai landasan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dengan memastikan tidak berulangnya pelanggaran serupa;

Keempat, dalam rangka mengupayakan penyelesaian masalah-masalah di atas, perlu Presiden terpilih menyelesaikan RUU Bantuan Hukum sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap pelayanan bantuan hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Langkah ini ditentukan oleh kebijakan operasional yaitu adanya pengalokasian dana bantuan hukum cuma-cuma di APBN dan masuknya RUU ke DPR-RI yang disertai Amanat Presiden untuk membahasnya.

Kelima, Presiden mengeluarkan Perpres mengenai Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNKPA) yang bertugas mempersiapkan landasan hukum dan institusional pelaksanaan pembaruan agraria dan pembentukan badan pelaksanan pembaruan agraria. Langkah strategis yang perlu dilakukan kemudian adalah melaksanakan pembaruan agraria sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan penglolaan sumberdaya alam  yang memberikan akses dan kontrol kekayaan alam kepada rakyat, termasuk perempuan, dan menjamin kedaulatan pangan.

Keenam, Presiden membentuk Tim untuk mengkaji ulang kebijakan ekslorasi suber daya alam dan menempatkan keselamatan warga sebagai syarat utama. Telah ribuan perijinan HPH, HTI, pertambangan dan migas, penangkapan ikan komersial serta perkebunan skala besar diterbitkan pusat dan daerah yang memicu ketegangan warga, perusahaan dan pemerintah, bahkan konflik soasial dan pelanggaran HAM. Hingga 2008, terjadi sekitar 576 konflik perkebunan kelapa sawit. Inklinasinya mengarah pada pemenuhan tuntutan kebutuhan asing ketimbang kebutuhan warga. Lebih parah lagi, memperparah kemiskinan, kehilangan mata pencarian, rumah dan harta benda serta penurunan kualitas hidup warga sekitar.

Ketujuh, perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Menerbitkan Peraturan Presiden tentang pelembagaan pemanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota; Perempuan rentan diskriminasi yang membutuhkan perlakuan khusus oleh Presiden RI terpilih, berdasarkan data dan kajian yang akurat dan melalui proses partisipasi katif kelompok-kelompok tersebut yakni perempuan miskin (kota dan desa), perempuan buruh migran, perempuan minoritas (agama, etnis dan seksual), perempuan adat, dan perempuan penyandang cacat.

Presiden terpilih sebagai Kepala Negara beserta legislator terpilih DPR RI wajib untuk membatalkan peraturan dan kebijakan yang mendeskriminasi hak konstitusional warga negara khususnya kelompok minoritas, kaum perempuan dan kelompok rentan. Hal ini perlu diingatkan agar terwujud keadilan dan keseimbangan antara menjalankan mandat konstitusi, menjaga integritas hukum nasional serta menghormati kebhinekaan bangsa;

Ke delapan, pemberantasan korupsi. Presiden terpilih dan DPR menyampaikan Perpu tentang Pengadilan TIPIKOR karena kami khawatir hingga berakhirnya DPR 2004-2009 UU Tipikor belum bisa disahkan. Presiden harus mengaudit kinerja Jaksa Agung yang buruk dalam pemberantasan korupsi seperti tampak pada kasus BLBI dan Asian Agri serta segera menyelesaikan revisi atas RUU TIPIKOR sesuai Konvensi PBB Anti Korupsi dan menegaskan bahwa eksistensi lembaga KPK tetap dipertahankan, tanpa memangkas kewenangan-kewenangannya. Secara paralel, Presiden harus membuat target yang jelas berapa departemen yang birokrasinya betul-betul direformasi, bukan sekedar kenaikan gaji, tetapi menata ulang birokrasi agar lebih efisien dan efektif melayani publik dan mencegah tindak pidana korupsi.

Demikianlah pertanyatan ini disampaikan.

Jakarta, 5 Agustus 2009

ELSAM-ICW-JATAM-KONTRAS-KPA-LBH APIK-PBHI-WALHI-YLBHI



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,075 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org