Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
PESAN AKHIR TAHUN KORBAN

Sumber: http://www.prakarsa-rakyat.org/download/Buletin%20 | Tgl terbit: Rabu, 06 Januari 2010

Tahun 2009 telah berakhir, namun belum ada satu pun kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) yang dituntaskan oleh negara. Kasus-kasus tersebut sampai saat ini masih terhenti proses hukumnya di Kejaksaan Agung.

Kasus-kasus yang masih terhenti di Kejaksaan Agung adalah Kasus Trisakti, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), Kasus Kerusuhan Mei 1998, Kasus Talangsari, Lampung 1989 serta Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998. Padahal dalam kasus tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga yang sah sesuai dengan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan menentukan dugaan ada atau tidaknya pelanggaran berat HAM dalam sebuah peristiwa tertentu.

Kasus-kasus tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran berat HAM. Berkas hasil penyelidikannya sudah dikirimkan ke Kejaksaan Agung, namun hingga saat ini Kejaksaan Agung menolak untuk melakukan penyidikan dengan berbagai macam alasan, salah satunya harus menunggu terlebih dahulu Pengadilan HAM ad hoc.

Minimnya Komitmen Jaksa Agung

Dalam beberapa kali pertemuan yang digelar antara Jaksa Agung, Komnas HAM dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak ada satu pun hasil yang kongkrit untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Bahkan Kejaksaan Agung sudah beberapa kali mengembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas HAM. Dengan alasan klasik, di antaranya penyelidikan Komnas HAM masih belum lengkap, harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu, masih dikaji terlebih dahulu dan alasan yang tidak relevan lainnya.

Dalam hal ini seharusnya Kejaksaan Agung menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-V/2007. MK telah memutuskan dalam hal penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menegaskan tentang usulan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus didasari oleh hasil penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan oleh Komnas HAM (menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran berat HAM) dan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Tidak ada alasan hukum bagi Kejaksaan Agung untuk menolak penyidikan setelah Komnas HAM menyerahkan berkas hasil penyelidikan.

Rekomendasi DPR

DPR periode 2004-2009 melalui Panitia Khusus (Pansus) penanganan pembahasan atas hasil penyelidikan penghilangan orang secara paksa telah menunjukkan komitmennya terhadap penegakan HAM di akhir masa bhaktinya. Dalam hal ini DPR telah merekomendasikan empat hal kepada presiden, sebagai berikut:

Pertama, merekomendasikan kepada presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Kedua, merekomendasikan kepada presiden serta segenap Institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang. Ketiga, merekomendasikan kepada pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang masih hilang. Keempat, merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Rekomendasi tersebut merupakan sebuah harapan baru bagi tegaknya HAM di Indonesia dan memecah kebuntuan penyelesaian kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis yang terjadi di tahun 1997-1998. Rekomendasi tersebut sudah diserahkan secara formal oleh Ketua DPR kepada Presiden Republik Indonesia. Kini hanya tinggal menunggu komitmen dari presiden untuk menjalankan rekomendasi tersebut.

Pesan korban

Sesuai dengan prinsip hak korban pelanggaran berat HAM, yaitu hak korban atas kebenaran, hak korban atas keadilan, hak korban atas reparasi/pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) dan hak korban atas jaminan tidak terulangnya kembali peristiwa tersebut di masa depan. Pada korban hanya ingin mendapatkan keadilan. Sebagaimana telah disampaikan presiden ketika pidato pelantikannya di Gedung DPR/MPR RI, yang menjadi program esensial lima tahun Republik Indonesia ke depan adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. prosperity, democracy dan justice.

Para korban ingin adanya keadilan di negara ini. Sudah banyak penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh korban. Keadilan yang korban inginkan adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan diadili dan dihukum sesuai dengan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan korban diberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) secara tepat, cepat dan layak oleh negara.

Menyongsong 2010 jangan ada lagi manusia yang ditangkap, ditahan, dipenjarakan serta dihilangkan secara sewenang-wenang. Penegakan hukum harus dikedepankan dengan berdasarkan keadilan. Selamat merayakan tahun baru, mudah-mudahan akan selalu ada harapan dan impian baru untuk Indonesia yang lebih baik ke depan sesuai dengan cita-cita bersama yaitu keadilan dan kesetaraan dalam segala sektor; pendidikan, hukum, ekonomi, sosial dan budaya agar bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan beradab.

 

* Penulis adalah Staf Pemantauan Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban (KONTRAS) dan Sekretaris Ikatan Korban Tanjung Priok (IKKAPRI), sekaligus Anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,257 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org