Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
HUKUMAN MATI
SIARAN PERS
Menampilkan 124 Hasil Pencarian

"Pernyataan Masyarakat Sipil Terkait Pemilihan Indonesia sebagai UNSC Non-Permanent Member"
Tgl terbit: Sabtu, 09 Juni 2018
Tanggal 8 Juni 2018, di New York, merupakan pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB/United Nations Security Council (UNSC) Non-Permanent Member pada Sidang Umum Majelis PBB/United Nations General Assembly (UNGA). Sepuluh Anggota Tidak Tetap DK PBB terdistribusi secara regional sebagai berikut: 3 untuk negara-negara di Afrika, 2 untuk negara-negara di Asia-Pasifik, 2 untuk negara-negara Amerika Latin dan Karibia, 1 untuk negara di Eropa Timur, dan 2 untuk negara-negara Eropa dan lainnya. Setiap tahunnya UNGA selalu memilih lima dari total sepuluh negara Anggota Tidak Tetap DK PBB yang berjangka waktu dua tahun. Pada 2018, enam negara diusulkan untuk mengganti lima kursi yang dihuni oleh Etiopia, Kazakhstan, Bolivia, Swedia, dan Belanda. Keenam negara tersebut adalah Afrika Selatan (Afrika), Republik Dominika (Amerika Latin dan Karibia), Belanda dan Swedia (Eropa), sementara Indonesia dan Maladewa memperebutkan satu kursi yang mewakili Asia-Pasifik. Dan Indonesia telah berhasil untuk menduduki kursi Anggota Tidak Tetap DK PBB dengan dukungan sebanyak 144 suara bersama dengan Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman
RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA RKUHP MENGANCAM HAK - HAK FUNDAMENTAL DAN KEBEBASAN SIPIL WARGA NEGARA
Tgl terbit: Kamis, 08 Februari 2018
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi UU tentang Hukum Pidana serta mendorong Panitia Kerja (Panja) Revisi KUHP agar melakukan pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil guna mendapatkan masukan terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Kami menilai, jika RKUHP tersebut secara terburu ? buru disahkan oleh DPR menjadi UU tentang Hukum Pidana, maka UU dimaksud tidak akan mampu menjawab persoalan ? persoalan penting di Indonesia yang belum terakomodir dalam aturan perundang ? undangan yang berlaku saat ini.
Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla:  Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi - Kalla: Akuntabilitas HAM, Agenda Demokrasi Memburuk dan Terus Terpinggirkan
Tgl terbit: Jumat, 20 Oktober 2017
Bertepatan 3 tahun masa Pemerintahan Jokowi - Kalla yang jatuh pada 20 Oktober 2017, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyampaikan beberapa catatan terkait kinerja pemerintah, khususnya terhadap upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

KEGIATAN
Menampilkan 6 Hasil Pencarian

Pembukaan SeHAMA 2015<br>
Pembukaan SeHAMA 2015
"Anak Muda, Kreativitas dan Gerakan Keadilan Sosial"

Tgl terbit: Minggu, 02 Agustus 2015
Sekolah Hak Asasi Manusia Untuk Mahasiswa (SeHAMA) yang sudah diadakan oleh KontraS selama tujuh tahun. SeHAMA dibentuk untuk mengembangkan jiwa-jiwa muda agar mengenal hak asasi manusia dan konsep-konsep di dalamnya secara mendalam. SeHAMA diadakan selama kurang lebih tiga pekan, dengan materi hak asasi manusia yang beragam seperti isu-isu hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, kesetaraan gender, kampanye HAM populer dan dilanjutkan dengan observasi lapangan ke komunitas masyarakat yang rentan akan pelanggaran hak asasi manusia.
Peluncuran Laporan Penyiksaan dan Diskusi Publik:<br> Peningkatan Peran Negara  Untuk Penghentian Praktik Penyiksaan dan Perlindungan Bagi Korban Peluncuran Laporan Penyiksaan dan Diskusi Publik:
Peningkatan Peran Negara Untuk Penghentian Praktik Penyiksaan dan Perlindungan Bagi Korban

Tgl terbit: Kamis, 25 Juni 2015
Memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni, KontraS menerbitkan laporan penyiksaan Praktik Penyiksaan Tahun 2014-2015: Mendelegitimasikan Praktik Penyiksaan di Indonesia. Laporan yang secara rutin dikeluarkan setiap tahun ini mencatat sepanjang bulan Juni 2014 hingga Mei 2015, terdapat 84 angka penyiksaan. Laporan tersebut juga menempatkan Polri pada peringkat pertama sebagai pelaku, disusul oleh Sipir, dan TNI.
Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases
Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015
Sudah lebih dari satu bulan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati gelombang kedua terhadap 8 orang pada Rabu dini hari, 29 April 2015. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapannya yang membuktikan adanya kegagalan sistem penegakan hukum di Indonesia, yang telah digunakan sebagai solusi dari agenda kedaruratan negara dalam melawan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Temuan tersebut secara lebih lanjut dapat diakses pada siaran pers KontraS 29 April 2015.

OPINI
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.
Arus Dunia Hukuman Mati
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Rabu, 19 Maret 2008
Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup bagi tiga warga negara Australia terpidana kasus narkotika. Terhadap putusan ini, seorang wartawan bertanya terkait ada tidaknya unsur intervensi Pemerintah Australia?
Mempertanyakan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Integritas Personal Warga Negaranya
Sumber: Buletin ALIANSI Edisi juni-juli 2007 | Tgl terbit: Rabu, 04 Juli 2007
Pada 1 Juli 2007, kepolisian RI baru saja merayakan hari jadinya ke-61 tahun. Di tengah upayanya untuk memperbaiki citra dan mereformasi diri, tampaknya kenyataan itu masih jauh dari harapan. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian masih menerapkan kekerasan yang konvensional, berupa penyiksaan serta tindakan merendahkan martabat manusia lainnya dalam menjalankan tugasnya. Dalam monitoring KontraS, selama kurun waktu Juni 2005-Juni 2006 sebanyak 25 kali peristiwa penyiksaan dilakukan oleh aparat kepolisian

BERITA
Menampilkan 161 Hasil Pencarian

Kontras: Pemidanaan Kerap Dipaksakan di Indonesia
Sumber: Sinar Harapan | Tgl terbit: Minggu, 11 Oktober 2015
JAKARTA - Desakan agar pemerintah segera menetapkan agenda moratorium ataupun abolisi hukuman mati kembali dimunculkan bertepatan dengan peringatan hari antihukuman mati pada 10 Oktober 2015. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan praktik hukuman mati dihindari. Itu karena selama ini mekanisme penegakan hukum di Indonesia masih tidak transparan dan sering muncul pemidanaan yang dipaksakan tanpa diikuti standar peradilan yang jujur dan adil.
Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia Menyusuri Jejak Hukuman Mati di Indonesia
Sumber: CNNIndonesia.com | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Jakarta, CNN Indonesia -- Infeksi saluran pernapasan atau tuberculosis (TB) mengantarkan terpidana mati Bahar bin Matar ke tempat peristirahatan terakhir, pada 12 Agustus 2012 sekitar pukul 18.54 WIB. Bahar divonis mati, pada 5 Maret 1970, dalam kasus pembunuhan di Tebilahan, Riau.
Kontras: Pelaku Kejahatan Anak Perlu Dijatuhi Hukuman Seumur Hidup
Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 09 Oktober 2015
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai hukuman yang paling tepat bagi para pelaku kejahatan anak adalah pidana penjara seumur hidup. Hukuman tersebut dirasa cukup memberikan efek jera bagi pelaku.

DATA
Menampilkan 8 Hasil Pencarian

Laporan Hukuman Mati
Tgl terbit: Sabtu, 08 Oktober 2016
Data Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit: Selasa, 04 Oktober 2016

BULETIN
Menampilkan 3 Hasil Pencarian

Data Vonis Hukuman Mati 2017 Data Vonis Hukuman Mati 2017
Tgl terbit: Selasa, 10 Oktober 2017
Data vonis hukuman mati di Indonesia dari bulan Januari sampai September 2017


HUKUMAN MATI HUKUMAN MATI
Tgl terbit:
Mengapa tolak Hukuman Mati ?


Kontroversi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Kontroversi Praktik Hukuman Mati di Indonesia
Tgl terbit:
Tren HAM edisi ke-7 ini memuat tentang kontroversi praktik hukuman mati di Indonesia. Pengadilan terhadap pelaku kekerasan atas Charles Mali. dan gugatan kontras atas gelar pahlawan terhadap Soeharto masih memenuhi tren HAM bulan Juli



Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org